Analisis: RAD PG Kalimantan Tengah 2019-2021

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , ,

Analisis Kebijakan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019-2021

Konten Kebijakan

Administrasi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi atau disingkat dengan RAD-PG merupakan rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang berisikan program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan SDM yang berkwalitas dan memiliki daya saing (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 8).

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak, untuk makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 13).

Gizi merupakan suatu zat atau senyawa kimiawi dalam bahan pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan turunannya yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 14).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, serta program kepala daerah provinsi Kalimantan Tengah (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 11).

Baca juga: Pengelolaan Pangan Kalbar

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan juga penjabaran dari RPJMD provinsi tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai suatu panduan untuk percepatan pembangunan pangan dan gizi di provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti para perangkat daerah dan juga lintas sektoral terkait dalam menyusun perencanaan sebagaimana tujuan yang dimaksud (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 2-4).

Perintah / Larangan

Perintah berupa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG oleh pemerintah provinsi yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 6)

Pemantauan yakni kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta identifikasi dan antisipasi permasalah yang timbul atau mungkin timbul untuk pengambilan tindakan sedini mungkin (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 9).

Evaluasi yakni proses penilaian secara sistematis dan objektif atas penerapan dan hasil Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang sudah selesai (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 1 ayat 9).

Sanksi

Tidak ada petunjuk yang jelas mengenai sanksi pelanggaran undang-undang berikut.

Proses Kebijakan

Penyusunan

RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut :

  • BAB I : Pendahuluan
  • BAB II : Rencana Aksi Multi Sektor
  • BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
  • BAB IV : Pemantauan & Evaluasi
  • BAB V : Penutup

Pelaksanaan

Proses Pemantauan dan Evaluasi terhadap RAD-PG didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dimuat dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat diketahui secara luas (Pergub Kalteng No. 7 / 2019 pasal 8 & 9).

Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini yakni antar perangkat daerah, gubernur, serta pejabat lintas sektoral terkait.

rad pg kalteng terbaru

Aktor Kebijakan

Penyusunan

  • Gubernur

Pelaksanaan

  • Perangkat daerah provinsi Kalimantan Tengah.
  • Lintas sektoral terkait.

Pengawasan

  • Gubernur
  • Perangkat daerah
  • Pejabat lintas sektoral terkait

Konteks Kebijakan

Mengingat pentingnya pembangunan sumberdaya manusia yang dapat bersaing serta untuk kesehatan, maka perlu untuk disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi baik ditingkat nasional maupun daerah. Seperti juga diamanatkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan baik kepada pemerintahan di level pusat maupun daerah untuk menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Tujuan dibuatnya RAD-PG, yakni:

  • Tujuan Umum

Tujuan umum pembuatan RAD-PG yakni adalah untuk panduan dan arahan bagi para stake holder terkait untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di tingkat daerah.

  • Tujuan Khusus
    • Meningkatkan pemahaman dan peran seluruh stake holder untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.
    • Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga tercipta keselarasan baik dari aspek perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembangunan pangan dan gizi di tingkat daerah.
    • Meningkatkan kemampuan dalam menentukan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi.
    • Menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah.
    • Membangun dan mengoptimalkan Lembaga pangan dan gizi daerah.
    • Meningkatkan kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi daerah.

Sumber:

jdih.kalteng.go.id/uploads/14-2019-04-26-113007.pdf; bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/RAD-PG-2015-2019.pdf; birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Peraturan-Menteri-PPN-1-Tahun-2018.pdf

(ys/David Kurniawan)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *