Analisis: Perlindungan Lahan Pangan Kalsel

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

Penulis: Gusti Ngurah Bagus Prenama Wiguna

Baca juga: Panduan Membuat Analisis Kebijakan Pertanian

Konten Kebijakan

Administratif

Lahan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui otonami daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2014 definisi dari Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah “bidang lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan”

Tujuan pembuatan perda ini adalah:

  1. Melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan.
  2. Menjamin tersedianya Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan di Daerah.
  3. Mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
  4. Melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani.
  5. Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Masyarakat.
  6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
  7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
  8. Mempertahankan keseimbangan ekologis.
  9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perintah/larangan

Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan mengacu kepada perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan nasional. Perencanaan tersebut dilakukan pada kawasanan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

  • Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
  • Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan  Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
  • Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan  Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Luas kawasan pertanian tanaman pangan di daerah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, sedangkan untuk di kabupaten/kota ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota. Lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan adalah lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan/atau non pasang surut (lebak) dan lahan tidak beririgasi.

Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di daerah ditetapkan paling kurang seluas 353.803 hektar dan untuk luas lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di daerah ditetapkan paling kurang seluas 76.548,23 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Luas lahan pertanian tersebut ditetapkan berdasarkan titk koordinat dan peta oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sanksi

Sanksi administrasi yang terdapat pada perda ini berupa:

  1. Peringatan tertulis
  2. Penghentian sementara kegiatan
  3. Penghentian sementara pelayanan umum
  4. Penutupan lokasi
  5. Pencabutan izin
  6. Pembatalan izin
  7. Pembongkaran bangunan
  8. Pemulihan fungsi lahan
  9. Pencabutan insentif dan/atau
  10. Denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberlakukan terhadap pihak yang melakukan alihfungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, merusak irigasi dan insfrastruktur lainnya, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta setiap orang yang melakukan alihfungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan bencana alam.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan mengacu kepada perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan nasional. Perda ini mempertimbangkan bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian tanaman pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, sehingga diberlakukanlah kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan. Dalam rangka penyusunan usulan perlindungan lahan tersebut dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penyusunan kebijakan ini termasuk top down dan bottom up planning karena untuk penentuan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan selain ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat sendiri juga boleh mengusulkan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kota.

Pelaksanaan

Kebijakan ini dilaksanakan mulai dari pemerintah daerah yang melakukan perencanaan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya di masing-masing kabupaten/kota, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang memiliki hak tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Pemerintah kabupaten/kota juga berkewajiban memfasilitasi pemilik hak atas lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Bagi petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan akan diberikan insentif oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota guna mengembangkan lahan pertanian yang dimiliki.

Pelaksanaan kebijakan ini termasuk top down planning karena pemerintah daerah turut aktif dalam pelaksanannya dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan korporasi untuk melakukan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di daerah. Pengembangan ini dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dilaksanakan melalui program:

  1. Peningkatan kesuburan tanah
  2. Peningkatan kualitas benih/bibit
  3. Pendiversifikasi tanaman pangan
  4. Penceegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan
  5. Pengembangan irigasi
  6. Pemanfaatan teknologi
  7. Pengembangan inovasi pertanian
  8. Penyuluhan pertanian dan/atau
  9. Jaminan akses permodalan.

Ekstensifikasi dilakukan dengan:

  1. Pencetakan lahan pertanian tanaman pangan baru
  2. Penetapan lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
  3. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
  4. Pengembangan agribisnis tanaman pangan.

Pengawasan kebijakan ini secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dilakukan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/ kota meliputi: perencanaan dan penetapan lahan, pengembangan lahan, pemanfaatan lahan, serta pembinaan, dan pengendalian lahan. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Dalam pelaksanannya nanti pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Laporan ini nantinya akan dijadikan sebagai informasi publik dan bahan laporan gubernur kepada DPRD.

Pembinaan kebijakan ini termasuk top down planning karena pemerintah daerah turut aktif dalam pembinaanya dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota. Untuk pengawasan bersifat top down dan bottom up. Top down karena secara langsung pemerintah daerah mengawasi kinerja pemerintah kabupaten/kota, kemudian bottom up karena masyarakat juga ikut berperan dalam mengawasi kebijakan yang ada.

Konteks Kebijakan

Indonesia adalah negara agraris dimana sejumlah besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga lahan pertanian memiliki peran strategis bagi masyarakat. Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian yang berbasis lahan. Lahan merupakan sumberdaya alam yang bersifat terbatas karena jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Sejalan dengan hal ini, upaya melindungi lahan pertanian tanaman pangan guna untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan.

Perda ini dibuat mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya dari adanya undang-undang ini, diharapkan masing-masing provinsi menetapkan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dijadikan acuan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian tanaman pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan.

Ancaman terhadap ketahan pangan mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kekhawatiran akan terjadinya rawan pangan di masa mendatang. Sehingga dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan misalnya di Banjarmasin, tidak sedikit lahan pertanian yang tadinya begitu luas kini telah tersita oleh pembangunan perkotaan khususnya pemukiman penduduk. Pemerintah kota Banjarmasin bertekad akan akan mempertahankan seluas 1.887 hektare lahan pertanian yang masih tersedia dengan menjadikannya lahan abadi guna untuk memenuhi kebutuhan pangan warga setempat. Selain di Banjarmasin, di kabupaten Banjarbaru jumlah lahan pertanian dan perkebunan juga mengalami penurunan akibat pembangunan perumahan yang begitu masif.

Kementrian Pertanian memproyeksikan bahwa Kalimantan Selatan akan menjadi lumbung pangan luar jawa. Menteri Pertanian saat ini sedang menggiatkan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Program ini sudah dilaksanakan di kabupaten Banjar dan diyakini akan meningkatkan keuntungan petani hingga 6 kali lipat dan produktivitas hasil panen juga meningkat dari 2 ton per hektare menjadi 6 ton per hektare.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan sampai saat ini masih relevan, namun dari beberapa sumber berita menyatakan bahwa di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan justru lahan pertanian semakin berkurang akibat pembangunan pemukiman penduduk, dimana pembangunan ini dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Mungkin dari hal ini pemberlakuan pemberian insentif nampaknya belum merata dilaksanakan kepada lahan-lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Kebijakan ini nampaknya akan lebih bermanfaat apabila dibarengi dengan pengoptimalan lahan selain lahan pertanian seperti misalnya rawa-rawa yang kemudian dijadikan lahan pertanian. Karena dari segi keabadian lahan, rawa-rawa akan jarang untuk di bangun pemukiman oleh penduduk. Selain itu juga akan membantu menekan pembiayaan untuk penggantian lahan.

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan

Sumber

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran RI Tahun 2009 No. 149. Jakarta: Sekretariat Negara; kalsel.antaranews.com/berita/71487/banjarmasin-pertahankan-1887-hektare-lahan-pertanian; kalsel.prokal.co/read/news/17530-dewan-minta-kurangi-alih-fungsi-lahan-pertanian.html#; finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4348617/kalsel-diproyeksikan-jadi-lumbung-pangan-luar-jawa

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *