Analisis: Penganekaragaman Pangan NTB

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

ANALISA KEBIJAKAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

Baca juga: Kumpulan Publikasi Gizi dan Pangan

KONTEN KEBIJAKAN

Administrasi

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan yang bermacam-macam dan memiliki nilai gizi seimbang dengan mengandalkan potensi dan kearifan sumber daya lokal sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan selanjutnya akan disingkat P2KP. Adapun poin penting yang tertulis dalam peraturan seperti :

–       Penganekaragaman konsumsi pangan adalah konsumsi makanan lebih dari satu jenis bahan pangan.

–       Pola pangan harapan merupakan kelompok pangan yang jika dikonsumsi dapat memenuhi energi dan zat gizi.

–       Penganekaragaman ketersediaan pangan membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat misalnya pemanfaatan pekarangan dan dinas/instansi terkait untuk menjalankan tugas sesuai perannya.

–       Gubernur akan membentuk tim P2KP untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan ini.

–       Pembiayaan pelaksanaan P2KP berbasis sumber daya lokal dari APBD dan sumber dana lainnya.

Perintah/Larangan

Poin yang perlu diperhatikan terkait tugas dan kewajiban yang tercatum dalam peraturan P2KP berbasis sumber daya lokal adalah :

–       Gerakan P2KP dilaksanakan dengan tahap identifikasi, koordinasi lintas sektoral dan penetapan target skor pola pangan harapan.

–       Penganekaragaman konsumsi pangan dapat diterapkan melalui konsumsi non beras non terigu dan buah atau penggantian karbohidrat beras menjadi non beras sebagai jamuan saat rapat/pertemuan yang diadakan instansi pemerintah/swasta.

–       Koordinator pelaksanaan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal adalah perangkat daerah bidang ketahanan pangan.

–       Monitoring dan evaluasi dilaksanakan tim P2KP kepada kepala dinas dan kepala dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur.

Sanksi

Tidak dicantumkan secara jelas pada peraturan gubernur P2KP berbasis sumber daya lokal perihal sanksi.

Baca juga: Penulisan Analisis Kebijakan Gizi

PROSES KEBIJAKAN

Penyusunan

Sebagian besar daerah di Indonesia merupakan daerah swasembada pangan yang sudah mampu melampaui angka kecukupan gizi (AKG) nasional yaitu rata-rata asupan energi harian sebesar 2,150 kkal dan asupan protein sebesar 57 gram. Kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadikan pangan sebagai isu strategis pembangunan, membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah surplus pangan. Dari data tingkat ketahanan pangan tahun 2015-2018, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perbaikan status ketahanan pangan kedua paling tinggi setelah Provinsi Bali. Tetapi di sisi lain, keberhasilan pembangunan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berbanding terbalik dengan status gizi balita yang relatif rendah. Hal ini menempatkan Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam daftar 100 Kabupaten/Kota dengan prioritas intervensi stunting tahun 2018, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Lombok Utara.

Atas pertimbangan diatas, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyusun berbagai peraturan tentang ketahanan pangan dan stunting, seperti peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi provinsi Nusa Tenggara Barat dan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada akhirnya menerbitkan peraturan gubernur nomor 5 tahun 2017 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan

Demi kelancaran pelaksanaan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal, Gubernur membentuk Tim P2KP berbasis sumber daya lokal yang terdiri dari dinas lintas sektoral berkaitan unsur ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, kesehatan, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. Gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal dikoordinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sub bidang konsumsi dan keamanan pangan. Monitoring dan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Tim P2KP berbasis sumber daya lokal dalam bentuk laporan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi dengan pengawasan dari Gubernur. Pelaporan akan dilaksanakan oleh Tim P2KP kepada Kepala Dinas setiap 1 bulan. Kepala Dinas akan melaporkan kepada Gubernur per 3 bulan. Hasil pelaporan akan dijadikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Terdapat 3 kegiatan utama P2KP yang diusulkan Badan Ketahanan Pangan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan kegiatan tersebut. Kegiatannya adalah :

1.     Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Sasaran desa/kelurahan/kelompok tahun 2015 meningkat sebanyak 72 dengan cakupan wilayah 10 kabupaten/kota dibanding tahun 2014 sebanyak 36 desa/kelurahan/kelompok di 6 kabupaten/kota.

2.     Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L). Ubi kayu sebagai komoditas di Kabupaten Lombok Timur dan di Kabupaten Dompu mempunyai komoditas jagung dapat menghasilkan produk lokal yaitu Beras Sasambo.

3.     Promosi dan sosialisasi P2KP. Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan misalnya pameran produk pangan hasil olahan dari bahan baku lokal.

Pengawasan

Pengawasan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal dilakukan oleh Gubernur dengan bantuan Tim P2KP yang sudah dibentuk oleh Gubernur. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengawasi pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

AKTOR KEBIJAKAN

Aktor yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah :

Individu

–       Gubernur         : yang berperan sebagai pembuat kebijakan, pengawas, pembina serta penerima laporan dari Kepala Daerah tentang pelaksanaan peraturan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal

–       Kepala dinas ketahanan pangan : sebagai koordinator pelaksanaan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal, penerima laporan dari tim P2KP dan pelapor kepada Gubernur.

Instansi

–       Pemerintah provinsi    : penyelenggara pemerintahan yang mempunyai wewenang di suatu daerah (provinsi Nusa Tenggara Barat).

–       Tim P2KP       : secara teknis memonitor dan sebagai evaluator pelaksanaan peraturan gerakan P2KP berbasis sumber daya lokal, serta pelapor kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

–       Perangkat daerah         : melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan sektor/sub sektor gerakan P2KP di lingkungannya.

KONTEKS KEBIJAKAN

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi beras akan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras sangat tinggi dan inilah yang menjadi masalah bila ketersediaan beras semakin berkurang. Beras analog “Sasambo” merupakan pilihan alternatif sumber karbohidrat untuk mengurangi ketergantungan beras yang berasal dari padi.

Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga bernama Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan landasan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Badan ini didirikan untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan harga beras, cadangan beras, penyediaan dan pendistribusian beras. Beberapa instrumen kebijakan sudah pernah dilakukan oleh BULOG seperti intrumen harga atap (ceiling price), operasi pasar, operasi pasar khusus sampai yang terakhir digunakan instrumen kebijakan program beras untuk keluarga miskin (raskin).

Tahun 2016 dikutip dari sasambonews.com ada berita tentang dugaan mark up beras yang dilakukan oleh pejabat bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sungguh disayangkan apabila benar terjadi penyelewengan terhadap raskin. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap produsen beras analog “Sasambo” guna mengembangkan pangan dengan bahan dasar produk lokal sehingga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mewujudkan keanekaragaman pangan dan juga perbaikan penghidupan.

KESIMPULAN ANALISIS KEBIJAKAN

Gerakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, memiliki nilai gizi seimbang dan juga aman. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur percepatan gerakan tersebut. Hal ini sangat baik mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan. Harapannya peraturan ini tidak hanya tertulis saja, tetapi dapat diterapkan masyarakat untuk mengembangkan inovasi pangan dengan bahan dasar produk lokal selain beras “Sasambo” sehingga swasembada pangan tetap dapat dipertahankan dan meningkatkan status gizi balita di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

analisis kebijakan kesehatan pergub

REFERENSI

jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub%20Nomor%205%20Tahun%202017.pdf; diskapang.ntbprov.go.id/po-content/uploads/Profil_Diskapang_NTB_1.pdf; bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi%20publik/Berkala/berkala_laporan%20akhir/LAPORAN_P2KP%202015_edit_22022016.pdf; bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/peta-ketahanan-kerentanan-pangan-2018.pdf; docplayer.info/35473633-Kegiatan-prioritas-pusat-penganekaragaman-konsumsi-dan.html; repository.ipb.ac.id/handle/123456789/70056; jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/7299/3354; abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/87/12; sasambonews.com/2016/04/dugaan-mark-up-beras-pejabat-bulog-ntb.html; lombokita.com/ntb-bentuk-tim-pengawas-pergub-pangan-lokal/

(Enrieka Yosefina Pradnyaparamita, ys)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *