Analisis: Pemerataan Akses Air Bersih di NTB

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH

Penulis: Eva Ayu Angelina

Baca juga: Langkah Membuat Analisis Kebijakan

Konten Kebijakan

Administrasi

Menurut kebijakan pemerintah ini, air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Pemerataan akses air bersih merupakan terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk konsumsi atau melakukan aktifitas sehari-hari.

Masyarakat dari berbagai lapisan sosial berhak mendapatkan layanan pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan sesuai standar yang ditetapkan.

Terdapat tujuan diciptakannya pengaturan penyelenggaraan penyediaan dan pemerataan akses air bersih yaitu:

–       Mampu memberikan pelayanan dan mengelola pemerataan air bersih di setiap cakupan daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat

–       Mampu menjaga kualitas dari sumber daya air bersih

–       Mampu membiasakan berbagai pihak untuk tetap menggunakan air bersih sesuai dengan keperluan

–       Mampu merencanakan, memberikan strategi, dan menjelaskan program-program yang akan dilakukan demi terwujudnya akses air bersih yang merata.

–       Mampu menjadi bahan evaluasi agar ketersediaan air bersih tetap ada di berbagai cakupan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adanya pengolahan air baku dipergunakan bagi kebutuhan air bersih. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi dalam kategori air bersih, yaitu air tersebut sesuai baik dalam hal fisik, kimia, maupun mikrobiologi.

Perintah / Larangan

Semua pihak yang terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk menjaga dan melestarikan hutan yang merupakan sumber mata air, menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada, serta senantiasa menjaga, mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih. Selain itu, semua pihak yang terkait dilarang untuk merusak semua sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya ketersediaan air bersih.

Sanksi

Terdapat sanksi terkait kebijakan ini. Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,­ (lima puluh juta rupiah).

Proses Kebijakan

Penyusunan

Seperti yang tertulis pada kebijakan ini bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Provinsi Nusa Tenggara Barat sejatinya memiliki sumber air bersih, namun tidak semua wilayah di provinsi ini memiliki akses yang setara untuk mendapatkan air bersih.  Sedangkan, sumber air bersih ini yang nantinya akan diolah menjadi air minum. Peraturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Peraturan Menteri kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan dan kewenangan di bidang air bersih. Selain itu didukung oleh masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pemerataan akses air bersih. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengelola sarana air bersih. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemerataan akses air bersih.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh SKPD, dimana akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Gubernur setiap semester.

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan secara bottom-up.

Konteks Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengatakan bahwa akses air bersih pada daerah tersebut baru mencapai angka 59 persen. Sementara lain lagi di Kabupaten Lombok Tengah yang baru mencapai angka 80 persen.

Dalam  kaitannya  dengan  penyediaan  fasilitas  air  bersih  dan  sanitasi,  potensi  dan permasalahan  yang  ada dapat  dijabarkan  menjadi  komponen  faktor-faktor  yang berpengaruh yang terdiri dari:

–       Ketersediaan  dan kualitas sumber  daya  (sumber  air,  sarana prasarana,  lahan, daerah  tangkapan air,  tingkat curah hujan, dan sebagainya)

–       Biaya  penyelenggaraan dan kontribusi pihak-pihak yang bersangkutan

–       Pihak-pihak yang mengelola fasilitas air bersih

–       Perbedaan sosial ekonomi dan budaya masayarakat

–       Peraturan daerah sekitar yang dapat mempengaruhi berlangsungnya kegiatan ini

–       Kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya alam

–       Perilaku dan tingkat pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda terkait sanitasi.

Pendekatan Ecohealth

System Thinking

Pemerataan akses terhadap air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjangkau ketersediaan terhadap air bersih di seluruh wilayah, khususnya yang dibahas disini pada seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Transdisciplinary

Diperlukan kerja sama dari pemerintah sendiri dengan masyarakat sekitar karena penyusunan strategi alangkah lebih baik bila melibatkan berbagai pihak.

Participation

Partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sangat penting. Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator sangat membutuhkan andil dari masyarakat sebagai pengawas berlangsungnya kebijakan ini.

Gender and Social Equity

Dalam mempertahankan keputusan ini diperlukan kerjasama dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Sustainability

Demi tetap mempertahankan ketersediaan air bersih, masyarakat perlu menjaga lingkungan agar keadaan tersebut tidak mengalami kemunduran. Demikian juga pemerintah dapat melakukan pengawasan melalui SKPD

Knowledge-to-Action

Untuk mengembangkan lebih lanjut, dapat dilakukan penelitian dan perencanaan yang lebih matang terkait dengan akses air bersih.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerataan Akses Air Bersih sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan perlunya andil dari masyarakat sekitar untuk mempertahankan lingkungan yang sehat demi ketersediaannya sumber air bersih.

tata kelola air bersih indonesia

Referensi:

jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%207%20Th%202015.pdf; mediaindonesia.com/read/detail/226675-akses-air-bersih-di-lombok-barat-minim.html; nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pp9r59423/air-bersih-layak-konsumsi-lombok-barat-belum-capai-60-persen; researchgate.net/publication/326647878_Analisis_Faktor-Faktor_Yang_Berpengaruh_terhadap_Penyediaan_Fasilitas_Air_Bersih_dan_Sanitasi_dengan_System_Interrelationship_Model_Studi_Kasus_12_Permukiman_Tradisional_di_Provinsi_NTB_dan_NTT

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *