October 1, 2020

CBNS

Center for Biochemistry and Nutrition Studies

Pedoman Penggunaan AKG 2019

11 min read
nasi uduk asli indonesia

Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (nutrient requirement), sedangkan acuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (nutrient allowances atau Recommended Dietary Allowances/RDA).

AKG terbaru: AKG 2019

Di Indonesia, recommended dietary allowances disebut juga dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, selanjutnya diperbaharui melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). AKG yang pertama terdiri dari energi, protein, 5 vitamin dan 2 mineral. AKG tahun 2018 (yang disahkan dalam Permenkes No. 28 Tahun 2019) mencakup energi, semua zat gizi makro (protein, lemak, dan karbohidrat serta air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kecukupan Gizi Penduduk di Daerah

Prinsip dan tata cara penentuan rata-rata AKG dari penduduk di suatu daerah:

  1. Menghitung persentase (%) penduduk menurut jenis kelamin dan umur sesuai dengan pengelompokan umur pada tabel AKG.
  2. Mengalikan nilai AKG pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin, dengan persentase penduduk (%) di suatu daerah pada kelompok umur dan jenis kelamin yang sesuai.
  3. Hasil dari perkalian tersebut kemudian dijumlahkan kebawah untuk setiap zat gizi, kemudian dibagi 100.
  4. Maka didapatkan rerata AKG (misal AKE dan AKP) penduduk di daerah tersebut.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menyusun Pedoman Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan penduduk Indonesia diarahkan untuk mengacu pada Pedoman Umum Gizi Seimbang. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menyusun pedoman konsumsi pangan:

  1. Menggunakan AKG per kelompok umur sesuai pengelompokan umur pada pedoman gizi seimbang. Baca juga: AKG 2019 untuk bayi dan anak
  2. Menerjemahkan jumlah energi dan zat gizi menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) menjadi kuantitas pangan dalam satuan gram pangan untuk setiap kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah dan air).
  3. Menerjemahkan kuantitas gram masing-masing kelompok pangan menjadi satuan porsi atau ukuran Ukuran Rumah Tangga (URT).
  4. Prinsip ini bisa dilakukan untuk setiap kelompok umur, dengan pembagian porsi sebagaimana contoh menu “isi piringku” pada Pedoman Umum Gizi Seimbang.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menilai Konsumsi Pangan pada Penduduk dengan Karakteristik Tertentu

Konsumsi pangan suatu penduduk menunjukkan tingkat asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk penilaian konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu:

  1. Menetapkan kelompok penduduk yang akan dilakukan penilaiannya misalnya bedasarkan umur, jenis kelamin atau status fisiologis tertentu. Baca juga: AKG 2019 untuk perempuan Indonesia
  2. Menghitung kandungan energi dan zat gizi dari pangan yang dikonsumsi menggunakan TKPI.
  3. Menghitung rata-rata asupan energi dan zat gizi pada kelompok tersebut.
  4. Nilai rata rata asupan tersebut dibandingkan dengan AKG pada kelompok umur dan jenis kelamin yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (%), untuk mengetahui tingkat asupan gizi.

nasi uduk asli indonesia

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kebutuhan Pangan Bergizi pada Penyelenggaraan Makanan Insitusi

Pedoman penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi diperuntukkan pada institusi sekolah, tempat kerja, asrama, pesantren, panti, pusat pemasyarakatan, dan pelayanan haji. Gizi institusi adalah kecukupan gizi didasarkan pada hitungan dengan memperhatikan, antara lain angka kecukupan gizi, aktivitas tubuh, umur, penyakit, dan jenis kelamin. Penyelenggaraan makanan institusi dapat berupa pemberian makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari atau untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan gizi harian seperti sarapan, makan siang, makan malam, atau kudapan.

Pedoman ini dapat digunakan untuk penilaian asupan gizi, pengadaan makanan, perencanaan makan, pengaturan tingkat gizi karakteristik dan kelompok sasaran. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi sebagai berikut:

  1. Menetapkan kelompok sasaran sesuai pengelompokan umur dan jenis kelamin dalam tabel AKG. Baca juga: AKG 2019 untuk pria Indonesia
  2. Menggunakan AKG pada kelompok tersebut untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.
  3. Menerjemahkan hasil perhitungan kebutuhan gizi menjadi kuantitas (gram) dan porsi makanan (prioritas pada energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan zink) sesuai kelompok pangan berdasarkan gizi seimbang dalam kualitas dan kuantitas.
  4. Menghitung kebutuhan jumlah makanan untuk seluruh sasaran di institusi tersebut (termasuk penambahan 10%).

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kebutuhan Pangan Bergizi pada Penyelenggaraan Makanan Insitusi Khusus

Penyelenggaraan makanan pada institusi khusus seperti militer dan kepolisian perlu memperhatikan kecukupan gizi yang didasarkan kepada hitungan lebih spesifik dengan memperhatikan AKG, aktivitas tubuh, usia, suhu lingkungan, penyakit, jenis kelamin, dan sifat penugasan. Pedoman ini dapat digunakan untuk penilaian asupan gizi kelompok, pengadaan makanan dan perencanaan makan, pengaturan tingkat gizi ransum militer, serta untuk distribusi, dan pengembangan materi pendidikan gizi untuk personil militer dan kepolisian.

Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan insitusi khusus tersebut, sebagai berikut:

  1. Perhitungan kebutuhan menggunakan rerata AKG pada kelompok berdasarkan kelompok umur 19-29 tahun, 30-49 tahun, dan 50-64 tahun dengan menjumlahkan kebutuhan jenis laki-laki dan perempuan yang dirata-ratakan.
  2. Menyesuaikan AKG pada angka 1 dengan memperhatikan faktor tingkat aktivitas fisik, suhu lingkungan, jenis kelamin, stres, dan sifat penugasan yang dihadapi prajurit.
  3. Mengonversi kebutuhan gizi pada angka 2 menjadi jumlah dan komposisi anjuran konsumsi makanan dan minuman mengikuti prinsip gizi seimbang.

 

Contoh kebutuhan zat gizi untuk militer awak pesawat terbang

  1. Kebutuhan karbohidrat sebesar 60-65% dari energi, diberikan sebelum terbang sebesar 60-65% dari energi, dalam kondisi terbang sebesar 60-65% dari energi, sesudah terbang ± 55% dari energi.
  2. Kebutuhan protein diperlukan sebanyak 65% hewani, 35% nabati, sebelum terbang sebesar 10-15% dari energi, kondisi dalam terbang sebesar 10-15% dari energi, sesudah terbang ± 13% dari energi.
  3. Kebutuhan lemak berkisar 20-25% dari energi. sebelum terbang sebanyak sebesar 20-25% dari energi, kondisi dalam terbang sebesar 20-25% dari energi, kondisi sesudah terbang ± 32% dari energi.
  4. Kebutuhan vitamin dan mineral, dan air disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi makro dengan memperhatikan kondisi fisiologis dan lingkungan kerja/penugasan.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menghitung Kebutuhan Pangan Bergizi Pada Situasi Darurat

Upaya penanganan gizi dalam situasi bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Tahap awal pemberian makanan bertujuan agar pengungsi tidak lapar serta dapat mempertahankan dan memperbaiki status gizi, serta menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai permasalahan yang ditemukan.

Dalam koordinasi penanganan bencana melalui pendekatan kluster, gizi merupakan salah satu subkluster yang berada dibawah kluster kesehatan dan mempunyai tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan makanan yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang sesuai baik jumlah dan kebutuhan gizi, berkualitas baik (higienis, aman, layak), pelayanan yang memadai serta dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Penyusunan menu dalam penyelenggaraan makanan harus memenuhi syarat gizi seimbang dan sesuai AKG, serta mempertimbangkan jenis makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat di wilayah bencana. Prinsip dan tata cara penggunaan angka kecukupan gizi untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat sebagai berikut:

  1. Menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang dewasa untuk perencanaan kebutuhan makanan.
  2. AKE bagi ibu hamil adalah AKE rata-rata orang dewasa dengan penambahan 300 kkal/orang/hari.
  3. AKE bagi ibu menyusui adalah AKE rata-rata orang dewasa dengan penambahan 500 kkal/orang/hari.
  4. AKE bagi lanjut usia dianggap sama dengan AKE rata-rata orang dewasa, dengan memperhatikan tekstur makanan yang dibuat lebih lunak.
  5. AKE bagi bayi yaitu 700-750 kkal/orang/hari, dan untuk balita 1200 kkal/orang/hari.
  6. Menentukan jumlah dan jenis komposisi pangan untuk memenuhi kebutuhan AKE tersebut dengan mempertimbangkan keanekaragaman jenis bahan makanan mencakup makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah serta minuman.
  7. Makanan bagi bayi dan anak mengacu pada Praktik Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yaitu makanan 4 bintang (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah) dan tekstur yang disesuaikan berdasarkan kelompok umur bayi dan balita tersebut.
  8. Perhitungan bahan makanan hendaknya ditambahkan 10% untuk hal tak terduga dan kerusakan.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menetapkan Acuan Label Gizi

Acuan Label Gizi (ALG) digunakan sebagai pedoman dalam pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label produk pangan olahan. Penentuan ALG mempertimbangkan faktor-faktor spesifik seperti pengklasifikasian berdasarkan kelompok umur tertentu, kondisi fisiologis khusus atau segmen konsumen tertentu tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, ukuran tubuh, dan/atau aktivitas tubuh, namun memperhatikan proporsi penduduk dan jenis kelamin untuk setiap kelompok umur yang ada.

Penggunaan kelompok umur yang lebih sederhana memudahkan masyarakat dalam memahami ING yang tercantum dalam label produk pangan olahan, memudahkan produsen pangan olahan dalam memberikan keterangan zat gizi produk, serta memudahkan institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan kesesuaian kandungan gizi produk pangan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Bagi konsumen, ING merupakan media untuk mengestimasi kontribusi zat gizi dari suatu produk terhadap asupan zat gizi untuk hidup sehat, serta sebagai cara untuk membandingkan kandungan gizi antar produk pangan sehingga dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memilih produk pangan yang akan dibeli, terutama yang berkenaan dengan kandungan zat gizi di dalamnya.

Penyusunan ALG mencakup penentuan kelompok umur dan cakupan jenis zat gizi, serta perhitungan nilai ALG untuk setiap jenis zat gizi pada setiap kelompok umur. Proses penyusunan ALG dilakukan berdasarkan kajian terhadap data-data sekunder termasuk ketentuan negara lain dan institusi internasional terkait.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Mengembangkan Indeks Mutu Konsumsi Pangan

Penilaian dan perencanaan konsumsi pangan menggunakan tabel AKG dan TKPI secara langsung sangat kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang gizi tertentu. Oleh karena itu perlu dikembangkan berbagai cara sederhana untuk menilai dan merencanakan konsumsi pangan. Berbagai cara telah dikembangkan dalam penilaian mutu konsumsi pangan secara sederhana dengan berbagai istilah seperti indeks makan sehat (healthy eating index), indeks gizi seimbang (balance diet index), indeks keragaman konsumsi pangan (food diversity index), dan skor pola pangan harapan (desirable dietary patern score). Di Indonesia telah dikembangkan melalui berbagai penelitian tentang indeks makan sehat dan indeks gizi seimbang, serta skor pola pangan harapan.

Pada prinsipnya indeks makan sehat relatif serupa dengan indeks gizi seimbang dan indeks keragaman konsumsi pangan, yaitu nilai yang diperoleh dari pemberian skor terbobot terhadap jumlah konsumsi pangan dari setiap kelompok pangan. Pengelompokan pangan pada indeks ini didasarkan pada pengelompokan pangan di dalam pedoman gizi pada umumnya yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan/atau minuman terutama susu.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Mengembangkan Produk Pangan Olahan

Pengembangan produk pangan olahan adalah proses menciptakan atau memodifikasi produk menjadi makanan baru. Proses ini merupakan serangkaian tahapan yang kompleks membutuhkan pengetahuan, ingredient/bahan, mutu, keamanan, teknik proses, kemasan, peraturan/regulasi, kebutuhan, dan kesukaan konsumen. Jenis produk pangan olahan sesuai kategori pangan.

Tujuan pengembangan produk pangan olahan adalah untuk meningkatkan mutu produk sesuai permintaan konsumen dan regulasi, dalam rangka meningkatkan daya saing, keuntungan dan perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat. Prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk Mengembangkan Produk Pangan Olahan:

  1. Penetapan target konsumen. Produk pangan olahan yang akan dikembangkan ditujukan untuk siapa (misalnya untuk umum, bayi, batita, ibu hamil, atau ibu menyusui) dan permasalahan gizinya.
  2. Penetapan bahan pangan dan komposisi yang akan digunakan, dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
  3. Penetapan zat gizi yang diunggulkan pada produk pangan olahan dan persyaratan pelabelan pangan olahan yang dikembangkan, misalnya terkait dengan permasalahan gizi atau terkait dengan peningkatan mutu gizi dari produk pangan olahan yang akan dikembangkan.
  4. Penggunaan AKG untuk kelompok sasaran produk pangan olahan yang sesuai.
  5. Pemilihan bahan pangan atau senyawa zat gizi dengan mempertimbangkan tujuan, ketersediaan teknologi, interaksi antar zat gizi, bioavailabilitas, dan nilai sensorik/organoleptik produk yang akan dihasilkan.

 

Penggunaan AKG untuk Menentukan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan adalah nilai batas minimum pendapatan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum di suatu negara atau daerah, yang dinyatakan dalam nilai uang per kapita per bulan. Ada banyak teori tentang penetapan garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan resmi yang digunakan pemerintah adalah Garis Kemiskinan Badan Pusat Statistik atau Garis Kemiskinan BPS. Pada semester pertama tahun 2018, Garis Kemiskinan (GK) BPS bagi penduduk Indonesia adalah sebesar Rp 401.220/kapita/bulan. Nilai ini mencakup pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup minimum yang terdiri dari (1) Belanja Pangan minimum (BP); dan (2) Belanja Selain Pangan minimum (BSP).

Penetapan GK BPS menggunakan AKE penduduk sebagai dasar dalam penetapan BP. Dengan asumsi bila pangan yang dikonsumsi memenuhi keragaman makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah dan minuman maka pemenuhan kecukupan energi dari susunan pangan tersebut juga akan memenuhi kebutuhan zat gizi lainnya.

 

Penggunaan AKG untuk Menentukan Besaran Biaya Minimal untuk Pangan Bergizi Dalam Program Jaminan Sosial Pangan

Bantuan sosial pangan merupakan salah satu bagian dari bantuan sosial untuk penduduk, yang berupa pemberian bantuan pangan. Secara umum, bantuan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian secara penuh atau sebagian, tergantung pada tingkat kekurangan gizi yang dialami kelompok sasaran.

Jaminan sosial pangan di Indonesia berupa Rastra secara bertahap akan diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan dalam bentuk uang elektronik. Penerima manfaat dapat membeli bahan pangan dengan uang elektronik di warung-warung atau toko-toko yang ditunjuk oleh pemerintah.

Saat ini telah diperkenalkan konsep Cost of the Diet (CotD) yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung kombinasi pangan lokal dalam jumlah yang memenuhi rata-rata kebutuhan energi, protein, lemak dan zat gizi mikro pada satu atau lebih individu dengan harga terendah yang dapat dijangkau. Metode ini memungkinkan untuk memprakirakan harga dan daya beli bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, sehingga dapat dipergunakan untuk menghitung bantuan tunai minimum yang harus diberikan agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

 

Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Menentukan Upah Minimum

Upah adalah imbalan yang diberikan suatu lembaga atau seseorang kepada orang yang bekerja bagi lembaga atau yang memberikan upah. Upah merupakan salah satu hal penting dalam hubungan industrial yang menyangkut pemenuhan hak pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melindungi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan Upah Minimum (UM) yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Upah minimum mempertimbangkan lebih rinci tentang kualitas komoditas dalam komponen Biaya Pangan (BP) dan Biaya Selain Pangan (BSP), yang sedikit berbeda dengan komponen komoditas di dalam Garis Kemiskinan (GK). Misalnya BSP dalam upah minimum juga mempertimbangkan biaya rekreasi dan akses informasi. Oleh karena itu nilai upah seringkali lebih tinggi dari garis kemiskinan di wilayah yang sama.

Upah minimum bisa terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah atau regional (kota/kabupaten atau provinsi) yang disingkat UMR, dan upah minimum berdasarkan sektor di setiap wilayah. Serupa dengan penetapan BP dalam GK, penetapan BP dalam upah minimum didasarkan pada kecukupan gizi, terutama kecukupan energi pekerja, dengan komoditas pangan yang beragam memenuhi prinsip gizi seimbang. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum dapat juga ditetapkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi setempat.

 

Potensi Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Kebutuhan Lainnya

Kegunaan lain AKG di antaranya untuk:

  1. Penelitian gizi di masyarakat yang bukan pendekatan individual, khususnya untuk desain studi korelasional dan ekologikal (contoh: konsumsi pangan kaitannya dengan peningkatan risiko penyakit di suatu wilayah).
  2. Pengembangan program-program (software) komputer untuk analisis makanan secara umum.
  3. Penetapan kebijakan pemerintah lainnya.

 

Sumber: AKG 2019

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.