Panduan Praktis Analisis Kebijakan Kesehatan

CategoriesKesehatanTagged , , , ,

Definisi analisis kebijakan kesehatan

Kebijakan adalah suatu kesepakatan terhadap isu tertentu, dengan prioritas pada suatu tujuan tertentu yang disertai petunjuk untuk mencapainya. Tanpa ada kesepakatan maka pelaksanaannya akan sulit sehingga hasil yang diharapkan dapat tidak tercapai. [1]

Kebijakan kesehatan adalah salah satu komponen sistem kesehatan yang didefinisikan sebagai suatu jaringan keputusan untuk melakukan sesuatu yang berpengaruh terhadap komponen-komponen sistem kesehatan lainnya. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk merancang program-program di masyarakat agar mempengaruhi determinan-determinan kesehatan. [1]

Baca juga: Publikasi Laporan Gizi Terbaru (klik)

Analisis kebijakan kesehatan adalah pendekatan multi-disiplin terhadap suatu kebijakan kesehatan untuk menjelaskan adanya interaksi antara institusi, kepentingan, dan gagasan dalam seluruh proses kebijakan tersebut. Hal ini berguna baik secara retrospektif maupun prospektif, untuk mengevaluasi kebijakan di masa lalu dan untuk membuat kebijakan di masa depan. Analisis kebijakan kesehatan dianggap penting bagi reformasi kesehatan. [2]

  • Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu
  • Kebijakan Publik (Public Policy): kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara
  • Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor – faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994)

Tujuan kebijakan kesehatan

Kebijakan-kebijakan kesehatan dapat dibuat oleh siapa saja, meskipun seringnya kebijakan kesehatan merupakan produk pemerintah yang melibatkan pihak lain sejak proses penyusunannya. Kebijakan kesehatan menekankan pada hal-hal yang dianggap penting di masyarakat, bertujuan jangka panjang untuk mencapai sasaran tertentu, dan menyediakan rekomendasi praktis untuk keputusan-keputusan penting. [1]

Kebijakan kesehatan tidak saja terdiri dari dokumen-dokumen resmi, tetapi juga bagaimana kebijakan itu diimplementasikan secara praktis di masyarakat. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, perlindungan terhadap kaum rentan, serta menilai dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. [1]

 

Mengapa Kebijakan kesehatan penting?

  • Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara
  • Kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya
  • Kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan (misal: kemiskinan, polusi)
  • Memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan

Proses Penyusunan Kebijakan

  • Identifikasi Masalah dan Isu
  • Perumusan Kebijakan
  • Pelaksanaan Kebijakan
  • Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Analisis kebijakan kesehatan adalah pendekatan multi-disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara institusi, kepentingan dan gagasan dalam proses kebijakan. Hal ini berguna baik secara retrospektif maupun prospektif, untuk memahami kegagalan dan keberhasilan kebijakan masa lalu dan untuk merencanakan implementasi kebijakan di masa depan. Walt dan Gilson (1994) berpendapat bahwa hal ini penting bagi reformasi kesehatan. Namun, hanya ada sedikit perhatian yang diberikan untuk mengajarkan bagaimana melakukan analisis kebijakan, rancangan penelitian, teori atau metode apa yang terbaik untuk suatu analisis kebijakan. Reich dan Cooper (1996) merancang dan memperbarui perangkat lunak untuk membantu peneliti dan pembuat kebijakan menganalisis dimensi politik dari kebijakan publik. Lainnya, seperti Varvasovszky dan Brugha (2000), telah merancang pedoman untuk melakukan analisis pemangku kepentingan, sebagai bagian dari analisis kebijakan kesehatan. Bossert (1998) mengembangkan sebuah pendekatan untuk menganalisa pilihan-pilihan untuk desentralisasi sektor kesehatan. Namun, sangat jarang menemukan karya ilmiah yang secara eksplisit mengeksplorasi tantangan metodologis bagi peneliti yang mempelajari proses kebijakan kesehatan.[2]

Kerangka kebijakan publik yang paling dikenal adalah “heuristik tahap-tahap” (Lasswell 1956; Brewer dan deLeon 1983). Ini membagi proses kebijakan publik menjadi empat tahap: pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pengaturan agenda adalah tahap penyortiran masalah di mana sejumlah kecil dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bisa menarik perhatian para pengambil keputusan. Pada tahap perumusan, legislatif dan badan pembuat keputusan lainnya merancang dan memberlakukan kebijakan. Pada tahap implementasi, pemerintah melaksanakan kebijakan ini, dan dalam tahap evaluasi dampak kebijakan tersebut dinilai. Analis telah mengkritik heuristik tahap-tahap karena mengasumsikan linieritas terhadap proses kebijakan publik yang tidak ada di dunia nyata, karena menarik garis pemisah yang tegas antara tahap-tahap yang pada kenyataannya sangat kabur, dan karena tidak menawarkan saran mengenai kausalitas (Sabatier 2007). Namun demikian, heuristik ini menawarkan cara berpikir yang berguna dan sederhana tentang keseluruhan proses kebijakan publik, dan membantu peneliti menempatkan penelitian mereka dalam kerangka yang lebih luas.[2]

 

Analisis kebijakan kesehatan dengan pendekatan segitiga kebijakan

Walt dan Gilson merumuskan kerangka-kerja analisis kebijakan secara spesifik untuk bidang kesehatan (meskipun dapat pula diterapkan untuk kebijakan di bidang lain) yang disebut kerangka-kerja segitiga kebijakan pada 1994. Kebijakan kesehatan akan dianalisis dengan berfokus pada isi, pelaku, konteks dan proses kebijakan. Kerangka-kerja segitiga kebijakan mereka juga menggunakan sudut pandang ekonomi politik, dan mempertimbangkan bagaimana keempat elemen kebijakan berinteraksi. Kerangka-kerja segitiga kebijakan telah sering digunakan dalam penelitian kebijakan kesehatan di seluruh dunia, yang membahas berbagai isu kesehatan, misalnya kesehatan mental, reformasi sektor kesehatan, tuberkulosis, kesehatan reproduksi dan kontrol sifilis antenatal. [2]

Berikut ini akan saya sampaikan langkah-langkah menggunakan segitiga kebijakan yang sudah saya modifikasi agar lebih mudah diingat dan dilakukan. Urutannya sebaiknya dimulai dari konten, proses, aktor, dan diakhiri dengan konteks.

Konten kebijakan

  1. Bacalah kebijakan tertulis secara lengkap, termasuk pendahuluan dan penjelasannya.
  2. Perhatikan pembagian yang kadang sudah jelas tertulis berupa bagian-bagian atau pasal dan ayat.
  3. Rangkumlah isi kebijakan tersebut dalam 3 kelompok: administrasi (hal-hal umum dari kebijakan tertulis, berupa batasan/definisi, aturan penerapan, dan lain-lain), perintah/larangan, dan sanksi.

Alternatif cara menyampaikannya adalah membuat narasi berisi hal-hal yang dirasa penting dari suatu kebijakan. Berikut ini adalah contoh hal-hal menarik sebanyak 750 kata dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 74 Tahun 2014:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes 75/2014 Pasal 1).
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes 75/2014 Pasal 4). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya (Permenkes 75/2014 Pasal 5).
Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. (Permenkes 75/2014 Pasal 1).

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes 75/2014 Pasal 2). Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit milik Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah wajib mendirikan Puskesmas baru sebagai pengganti di wilayah tersebut (Permenkes 75/2014 Pasal 31).

Kewenangan Puskesmas
1. Dalam penyelenggaraan UKM (Permenkes 75/2014 Pasal 6):
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
2. Dalam penyelenggaraan UKP (Permenkes 75/2014 Pasal 7):
a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
f. melaksanakan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan
upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi:
a. pelayanan promosi kesehatan;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
d. pelayanan gizi; dan
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas (Permenkes 75/2014 Pasal 36).

Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk:
a. rawat jalan;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan satu hari (one day care);
d. home care; dan/atau
e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan (Permenkes 75/2014 Pasal 37).

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Permenkes 75/2014 Pasal 40).
Puskesmas pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Bidan desa merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas (Permenkes 75/2014 Pasal 40).

 

Proses kebijakan

  1. Tuliskan proses kebijakan dalam 3 tahap: penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  2. Carilah rincian proses dari sumber lain jika tidak ditemukan secara tertulis di kebijakan tersebut.
  3. Simpulkan masing-masing tahap, apakah tergolong bottom-up atau top-down.

Aktor kebijakan

  1. Identifikasi pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan: penyusun, pelaksana, dan pengawas.
  2. Tulislah sebanyak mungkin aktor dan bagi dalam 2 kelompok: individu atau lembaga.

Konteks kebijakan

  1. Carilah fenomena alam, fenomena sosial, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
  2. Gunakan sumber lain jika tidak ditemukan secara tertulis di kebijakan tersebut.

analisis kebijakan kesehatan

Pelengkap Analisis Kebijakan Kesehatan

Kerangka kerja Ecohealth dapat membantu kita memahami suatu kebijakan di suatu tempat. Berikut ini adalah contoh tentang pendekatan Ecohealth pada penanganan malaria di Indonesia.

Systems thinking:

Mengenali hubungan antara sistem sosio-ekonomi dan ekosistem pada penyakit malaria. Melihat penyakit malaria dari sudut pandang sosial, ekonomi, kebersihan lingkungan, dan akses kesehatan. Malaria harus dipikirkan sebagai penyakit yang harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh kalangan tertentu.

Transdisciplinarity:

Metodologi dan teori epidemiologi, tata ruang, antropologi, entomologi, parasitologi, farmasi, dan lain sebagainya diintegrasikan dalam merumuskan strategi yang akan dipilih. Kolaborasi antara petugas kesehatan, peneliti, pemuka agama, pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan, sehingga perlu sering diadakan rapat koordinasi.

Participation:

Rancangan strategi harus mengakar pada masyarakat supaya dapat menghasilkan inovasi dan kerja sama yang luas. Partisipasi masyarakat dapat berupa berbagai aktivitas, terutama bila ada tradisi lokal yang diberi inovasi sehingga masyarakat tidak harus melakukan suatu perubahan yang ekstrim dalam kehidupan keseharian mereka. Petugas kesehatan dan para pemimpin di masyarakat (pemuka agama dan pemerintah) memberikan penyuluhan yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat sehingga pemahaman mereka meningkat dan mau ikut serta menanggulangi malaria. Masyarakat diharapkan mau segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan bila memiliki gejala malaria, tanpa harus menunggu penyakitnya menjadi parah.

Gender and Social Equity:

Kebersihan lingkungan ditangani secara bersama oleh laki-laki dan perempuan dalam bentuk kerja bakti membersihkan tempat perindukan nyamuk. Semua orang harus mendapat kesamaan akses terhadap sarana kesehatan, tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun tingkat sosio-ekonomi. Jika penanganan malaria tidak bisa digratiskan maka sebaiknya diberikan subsidi oleh pemerintah atau subsidi silang dari masyarakat.

Sustainability:

Masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga agar tempat perindukan nyamuk yang sudah dibersihkan tidak muncul lagi, harus ada pengecekan berkala untuk memutus daur kehidupan nyamuk sebagai vektor malaria. Pemerintah melalui dinas kesehatan harus menjaga pasokan reagen untuk pemeriksaan, obat malaria, dan petugas kesehatan yang memadai. Masyarakat yang sudah paham dapat menjadi narasumber untuk mengajar masyarakat lain yang belum memahami malaria. Untuk masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kelambu saat tidur harus didukung agar terus menggunakannya.

Knowledge-to-Action:

Bila ingin meneliti atau mencoba metode baru, maka juga harus didokumentasikan dengan baik agar jika berhasil dapat diterapkan di tempat lain dalam skala yang lebih besar. Hasil penelitian terbaru yang diterapkan di masyarakat harus logis dan realistis, serta perlu disesuaikan dengan kondisi setempat agar dapat mencapai tujuan jangka panjang yaitu Indonesia bebas malaria.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Bagian akhir suatu analisis kebijakan kesehatan sebaiknya berupa ringkasan hal-hal penting dalam 1-3 paragraf. Kesimpulan harus menyatakan dengan jelas apakah kebijakan yang dianalisis masih relevan atau perlu diperbaiki bahkan diganti. Perlu juga ditekankan jika ternyata kebijakan tersebut tumpang tindih atau malah bertentangan dengan kebijakan lain.

Tambahan: Setelah kesimpulan sebaiknya memberikan daftar pustaka yang diacu dalam penyusunan analisis kebijakan.

Sumber:

[1] Roy G.A. Massie. Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis dan Penelitian. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 12 No. 4 Oktober 2009: 409–417.

[2] Gill Walt, Jeremy Shiffman, Helen Schneider, Susan F Murray, Ruairi Brugha, Lucy Gilson; ‘Doing’ health policy analysis: methodological and conceptual reflections and challenges. Health Policy Plan 2008; 23 (5): 308-317. doi: 10.1093/heapol/czn024

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *