Analisis: Ketahanan Pangan dan Gizi Kukar

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Penulis: Kevin Aditya Kristanto

Baca juga: Kebijakan Pangan Lokal

KONTEN KEBIJAKAN

Administrasi

Menurut peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2018 mengatakan bahwa ketahan pangan mencakup suatu kondisi agar terpenuhinya keperluan pangan bagi negara sampai perseorangan. Segala macam sumber pangan yang diperoleh dan digunakan perlu dilakukan adanya pengaturan, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dan oleh karenanya perlu upaya untuk perlindungan dalam hal produksi serta distribusinya.

Upaya dilakukan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan penduduk, menjaga kualitas, kuantitas dan keamanannya, selain itu dapat mengatur pendistribusian dengan efektif dan efisien sehingga menjamin seluruh masyarakat mendapatkan kecukupan pangan dan diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman pangan lalu bisa juga memperbaiki gizi masyarakat.

Perintah / Larangan

Dalam pelaksanaan upaya ketahanan pangan dan gizi pemerintah setempat sudah melakukan kebijakan dalam hal

·      Ketersediaan pangan serta distribusinya

Pada bidang ini pemerintah sudah membuat perencanaan pangan, menyediakan sarana dan prasarana produksi pangan, meningkatkan kinerja petani dengan pemberian insentif, meningkatkan produktivitas, mengembangkan dan mengoptimalisasikan produksi pangannya. Selain itu proses pemerataan pangan sudah diatur demi menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan sehingga dapat mempertahankan mutu dan gizi pangan itu sendiri

·      Cadangan pangan

Pada bidang ini pemerintah sudah membuat dan memutuskan prakiraan kekurangan pangan pada daerah-daerah yang rawan akan kekurangan pangan, lalu menentukan jumlah pasokan pangan yang dibutuhkan untuk menghadapi adanya kekurangan pangan atau keadaan darurat.

·      Keanekaragaman pangan dan perbaikan gizi di masyarakat

Pada bidang ini pemerintah menyelenggarakan peningkatan penganekaragaman pangan agar memperbaiki gizi masyarakat, konsumsi pangan yang beragam agar tercapai gizi baik perseorangan, disini pemerintah berusaha untuk bisa mengembangkan usaha pangan dengan cara pengembangan teknologi dan pengembangan produk pangan

·      Melakukan pengegahan dan penganggulangan masalah pangan

Pada bidang ini pemerintah mencegah terjadinya masalah dan krisis pangan dengan cara, memantau dan mengawasi ketersediaan pangan, mengevaluasi factor-faktor yang berpengaruh dalam ketersediaan pangan, membentuk peta desa rawan pangan, dan memantau proses distribusi pangan ke daerah rawang pangan.

Kedaruratan krisis pangan terjadi ketika krisis pangan terjadi melebihi 50% dari jumlah penduduk kabupaten sehingga untuk menganggulanginya dilakukan cara:

·      Mengeluarkan pangan bila terjadi kelebihan pangan

·      Pengadaan pangan dengan peningkatan produksi

·      Penyaluran pangan kerumah tangga dan bantuan pangan terhadap penduduk kurang mampu dan penduduk di daerah rawan pangan

·      Meningkatkan partisipasi dari masyarakat

·      Penerapan teknologi pangan untuk mengatasi krisis pangan

·      Keamanan pangan

Dalam bidang ini pemerintah mengatur segala keamanan pangan masyarakat, diamana pemerintah menjadi pengawas dan pembina terhadap pelaku usaha pangan

Sanksi

Pemberian sanksi diberikan terhadap penyimpangan atau pengabaian wewenang dalam perihal pangan dan gizi yang dimana akan dianggap sebagai pelanggaran administrative dan akan diberikan sanksi berupa :

·      Peringatan tertulis

·      Larangan mengedarkan produk dan penarikan kembali produk pangan

·      Pemusnahan

·      Penghentian dan pencabutan ijin produksi dan usaha.

PROSES KEBIJAKAN

Penyusunan

Semakin meningkatnya kepadatan populasi penduduk, juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan menjadi dasar dalam mempertahankan kehidupan masyarakat harus ada pengaturan agar proses ketersediaan pangan dapat merata dimasyarakat, dan rata bagi daerah daerah yang rawan bencana dan rawan pangan. Mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Ketahanan pangan diwilayah juga mengeluarkan peraturan daerah sebagai Panduan Pelaksanaan Ketahanan Pangan Dan Gizi Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses produksi, distribusi, penyediaan cadangan pangan serta keamanan mutu kualitas pangan juga ada didalamnya.

Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Ketahanan pangan dan gizi, Pemerintah Daerah dibantu oleh SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) untuk memastikan pelaksanaan berjalan secara lancar. SKPD bidang ketahanan pangan yang mengkoordinasi semua proses yang berkaitan dengan pangan, dimulai dari distribusi, penyediaan cadangan pangan hingga masalah krisis pangan. SKPD melakukan rapat koodinasi dalam setahun bersama dengan pemerintah desa/kelurahan untuk menetapkan wilayah-wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang dinilai berpeluang rawan pangan. Pemerintah daerah melalui SKPD juga menggerakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan untuk bantu mengelola cadangan pangan yang ada, Selain itu SKPD menjadi pengawas dari para produsen pangan dan pelaku usaha pangan agar tetap terkendali.

Pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disini merupakan Bupati, merupakan penyelenggara pelaksanaan yang dimana melakukan kordinasi perencanaan dan pengawasan semua kegiatan Ketahanan pangan dan gizi.

KONTEKS KEBIJAKAN

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berusaha untuk menjadikan permasalahan pangan di kabupaten mereka menjadi lebih baik, kutai kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang berada dikalimantan timur yang dimana memiliki 2 sektor perekonomian terbesar yaitu dari sektor pertambangan dan pertanian. Proses pelaksanaan ketahanan pangan dilakukan dalam upaya untuk menjaga kestabilan pangan dan ketersediaan pangan di kabupaten ini, kabupaten kutai kartangegara dikatakan memiliki ancaman lahan-lahan pertanian dikarenakan luasnya ekpansi dari lahan-lahan pertambangan diwilayahnya. Minimnya jumlah lahan yang ada untuk membuka lahan pertanian menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan, keberadaan wilayah-wilayah dikabupaten ini menjadi daerah rawan pangan.

Masalah ini menjadi salah satu focus penting yang perlu diatasi, pemenuhan pangan diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di daerah ini, peraturan pengelolaan produksi pangan dan penyediaan cadangan makanan sangat diperlukan sebagai salah satu sarana peningkatan ketahanan pangan. Dan didalamnya diperlukan kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat dan para produsen pangan serta Lembaga Lembaga pangan.

KESIMPULAN ANALISIS KEBIJAKAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang ketahanan pangan merupakan salah satu upaya yang baik, proses ketahanan pangan yang diperlukan untuk membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat dikabupaten tersebut. Kebijakan pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah sudah baik, kebijakan yang dibuat juga tak lepas dari memperhatikan kesehatan dan kebutuhan pangan di wilayah-wilayah yang rawan akan bencana dan rawan pangan.

analisis pangan kalimantan utara gizi

SUMBER:

wartakaltim.co/2018/06/07/prioritaskan-produk-lokal-wujudkan-ketahanan-pangan-kukar/; Puri, Widhiana H. 2015. Sawah-sawah yang tak lagi lestari: Penyediaan Lahan pertanian dan Ketahanan Pangan di Kutai Kartanegara. Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria. STPN.; mongabay.co.id/2013/12/28/cegah-krisis-pangan-kutai-kartanegara-mulai-tekan-ekspansi-batubara-sawit/; kemendag.go.id/files/regulasi/2002/12/PP_68.htm; peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72929/perda-kab-kutai-kertanegara-no-12-tahun-2016

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *