Analisis: Pengelolaan Cadangan Pangan Kaltara

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Penulis: Clara Devty Listya Gabriella

Baca juga: Analisis Kebijakan Lahan Pangan

Konten Kebijakan

Administrasi

Cadangan pangan adalah salah satu sumber bahan makanan untuk menjaga agar bahan makanan tetap stabil ketika tidak dalam musim panen. Cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kalimantan Utara bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan bahan makanan terutama ketika dalam keadaan darurat seperti setelah terjadinya suatu bencana atau terjadinya paceklik panjang. Selain itu, hari-hari besar sepeti lebaran juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab kurangnya pasokan makanan karena permintaan yang tinggi dari masyarakat akan bahan makanan terutama bahan makanan pokok. Tujuan lain dari disediakannya cadangan bahan makanan pokok antara lain :

  • Memastikan tersedianya cadangan bahan makanan untuk setiap daerah di Kalimantan Utara.
  • Mencukupi kebutuhan akan beras bagi masyarakat yang sedang mengalami bencana dan dalam kondisi darurat.
  • Menjaga stabilnya harga bahan pangan dari gejolak harga pasar pangan, serta untuk meningkatkan tercukupinya bahan pangan bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau ataupun masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat akibat bencana maupun bagi masyarakat dengan ekonomi kurang.

Perintah/larangan

Pelaksanaan cadangan pangan diatur oleh pemerintah Indonesia yaitu jumlah dari cadangan pangan didasarkan dengan rasio stok dan konsumsi yang telah disesuaikan dengan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan dana untuk keperluan cadangan pangan adalah sebagai berikut :

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan dana yang digunakan untuk mengelola cadangan pangan setiap tahunnya.
  • Dana tersebut untuk memenuhi cadangan pangan minimal sebanyak 200 (dua ratus) ton.

Ketentuan dalam mengelola cadangan makanan diatur dalam kerjasama antara Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dengan Perum BULOG :

  • Cadangan pangan berupa beras, harus memiliki kualitas yang medium baik dan layak dikonsumsi manusia. Jika didapati beras tersebut tidak layak dikonsumsi, maka BULOG wajib memberikan ganti atas beras tersebut.
  • DPKKP dan Perum BULOG menetapkan harga sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah.
  • Addendum untuk perubahan harga beras dilakukan jika ada perubahan harga beras yang ditetapkan berdasar Peraturan Menteri Keuangan untuk menambahkan selisih dari harga beras tersebut.
  • Biaya operasional untuk mengangkut dari gudang ke masyarakat disesuaikan dengan tarif angkutan umum kemudian dibebankan kepada pemerintah Provinsi.
  • Kualitas beras menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

Sanksi

  • Perum BULOG wajib mengganti beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Ketersediaan pangan secara global seringkali menjadi pembahasan, karena jika terjadi krisis pangan, hal tersebut akan mempengaruhi stabilisasi pangan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbatasan pangan yang terjadi di Indonesia terutama ketika terjadinya bencana, musim paceklik yang panjang, serta hari-hari besar. Hal-hal tersebut yang menjadi faktor tidak stabilnya harga pasar pangan yang ada. Mengingat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengadakan peraturan nomor 25 tahun 2015 untuk mewujudkan ketahanan serta menjaga stabilnya ketersediaan dan harga pangan khususnya beras di Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi membentuk Tim Pelaksana Provinsi untuk memastikan pengelolaan berjalan dengan lancar. Pemerintah juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dengan Perum BULOG. Disini, perum BULOG memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kualitas dari beras agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. DPKKP bertugas untuk mengeluarkan cadangan pangan dalam keadaan darurat, keadaan bencana, dan untuk keperluan bagi masyarakat miskin. Untuk keperluan bencana, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Benana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Cadangan pangan untuk bantuan masyarakat miskin dan rawan pangan dilakukan koordinasi bersama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga diadakan kerjasama bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara untuk menangani gejolak pangan.

Pengawasan

Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasannya, memberikan kuasa kepada Perum BULOG untuk melaporkan kepada Kepala DPKKP yang disertai dengan berita acara penyerahan bantuan setiap mengirimkan bantuan cadangan pangan. Laporan tersebut paling lambat diserahkan 15 hari setelah dikirimkan. Kepala DPKKP melaporkan kepada Gubernur jika menggunakan cadangan pangan ketika keadaan darurat dan melaporkan cadangan beras di gudang Perum BULOG setiap 3 bulan sekali jika diperlukan sewaktu-waktu.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tujuan untuk menstabilkan kebutuhan bahan makanan pokok. Hal ini terutama ketika terjadi krisis pangan seperti terjadinya kondisi darurat, bencana, paceklik yang berkepanjangan, dan juga untuk orang miskin yang rawan pangan. Pemerintah Kalimantan Utara menggunakan APBD untuk mendanai cadangan pangan setiap tahunnya. Pemerintah berperan untuk menyediakan bahan makanan pokok seperti beras sebagai cadangan pangan yang kemudian akan dilakukan pengecekan kualitas oleh Perum BULOG yang bertanggung jawab atas kualitas beras tersebut.

Kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan sudah baik dan terstruktur. Lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang diperlukan pemerintah.

analisis kebijakan pangan kaltara

Sumber:

jdih.kaltaraprov.go.id/produk_hukum/detail/158-pengelolaan-cadangan-pangan-pemerintah-provinsi-kalimantan-utara; ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3840/3188; bkp.pertanian.go.id/blog/post/harga-dan-cadangan-pangan

 

 

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *