Analisis: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi NTB

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR  14  TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011-2015

Penulis: Suzette Daniel

Baca juga: Panduan Analisis Kebijakan Gizi

Konten Kebijakan

Administrasi

Gizi adalah bahan atau zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan suatu kehidupan, dimana gizi berfungsi mengatur dan memelihara kesehatan melalui proses metabolisme didalam tubuh. Berbicara mengenai gizi tidak lepas dari kata pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan, dimana pangan menitikberatkan pada kebutuhan dasar akan sumber hayati yang selanjutnya diolah dan menjadi dasar kebutuhan gizi bagi manusia. Adanya keanekaragaman pangan dapat mempengaruhi gizi manusia dimana selanjutnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sehat dan sejahtera bila kebutuhan pangan dan gizi terpenuhi.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim sangat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pangan seluruh rakyatnya. Pemenuhan akan pangan merupakan hak asasi manusia sebgaiana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Kebutuhan gizi dan pangan yang tercukupi menjadi modal yang baik bagi generasi bangsa.  Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Kecukupan akan gizi dan pangan Indonesia dapat bermula dari daerah yang sadar akan pentingnya gizi dan pangan serta mampu mengolah dan memanfaatkan dengan baik sumber pangan yang ada sehingga  dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peraturan ini memiliki tujuan  agar dapat mengurangi angka kemiskinan, peningkatan aksesibilitas pangan pada keluarga miskin, meningkatnya kesadaran lingkungan bersih, meningkatkan partisipasi masyarakat, berkurangnya penyakit infeksi dan memadainya pola asuh anak serta akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Pada Peraturan Gubernur ini terdapat beberapa istilah yaitu :

·      Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015

·      Rencana Kerja adalah proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistimatis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya oleh pimpinan.

·      Pemangku Kepentingan adalah seseorang/organisasi/kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya tertentu

·      Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

·      Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

·      Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator

·      Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).

Perintah

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor  14 Tahun 2012 mewajibkan kepada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan lintas sektor melalui Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja untuk melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur dan agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Larangan

Tidak ada larangan yang tegas dalam dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor  14 Tahun 2012.

Sanksi

Tidak ada sanksi yang tegas dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor  14 Tahun 2012.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penyusunan kebijakan berangkat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan mengamanatkan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini disusun berdasarkan pendekatan 5 pilar, antara lain :

  • Perbaikan Gizi masyarakat yang lebih difokuskan pada kelompok yang berisiko yaitu ibu hamil dan balita agar tercapainya pemenuhan gizi.
  • Akses ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin
  • Pengawasan kualitas keamanan pangan
  • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga
  • Penguatan kelembagaan pangan dari tingkat provinsi sampai tingkat desa.

Berdasarkan penyusunan peraturan Gubernur yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan bersifat top-down dimana kebijakan dibuat berdasarkan instruksi dari kepala negara yaitu presiden dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan tentang ketahanan pangan dan gizi.

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan RAD-PG dilaksanakan oleh tim Pelaksana Pokja yang ditetapkan oleh Gubernur dan beranggotakan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan lintas sektor terkait yang diawasi oleh Bappeda, serta dibina oleh Gubernur terkait supervisi, pelaksanaan dan evaluasi. SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan lintas sektor melalui Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur.

Berdasarkan pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan peraturan Gubernur yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pengawasan bersifat bottom-up dimana pelaksana adalah anggota SKPD yang merupakan unit kerja pemerintah daerah yang selanjutnya dalam pelaksanaanya dikoordinir dan diawasi oleh Bappeda serta dibina oleh Gubernur.

Aktor Kebijakan

Aktor kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor  14 Tahun 2012, antara lain:

Individu

Gubernur : sebagai kepala Provinsi yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pembina pelaksanaan kebijakan RAD-PG.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : berperan sebagai pelaksana dan pelapor kebijakan RAD-PG.

Institusi

Bappeda : berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan RAD-PG.

Konteks Kebijakan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan salah satu upaya pembangunan pangan dan gizi di tingkat daerah. Dengan melihat situasi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat berupa kejadian bencana alam yang pernah terjadi tentu dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan berdampak pada masalah kurangnya gizi dan menurunnya derajat kesehatan di masyarakat tersebut, adanya pengaruh iklim pula tidak lepas dari masalah stabilitas pangan dan gizi masyarakat setempat. Salah satu sektor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan iklim yang tidak menentu yaitu sektor pertanian dimana terjadi perubahan waktu untuk masa bercocok tanam dan masa panen.

Pemerintah daerah NTB telah menetapkan strategi ketahanan pangan dimana pemerintah memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat desa, pemerintah juga menjamin adanya distribusi pangan yang merata di seluruh daerah di NTB, hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah terkait ketahanan pangan nasional. Disamping itu, adanya ketersediaan pangan harus diimbangi dengan masalah perekonomian yang terjadi agar tidak terjadi kesenjangan antara ketersediaan pangan dengan pemanfaatan pangan itu sendiri. Adanya ketersediaan pangan tentu tidak lepas dari kualitas pangan itu sendiri agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka mortalitas dan morbiditas.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tidak hanya menjadi fokus bagi pemerintah saja namun harus diimbangi dengan rasa kepedulian masayarakat akan pentingnya meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi pangan dan gizi. Kebijakan yang telah disusun memenuhi berbagai pertimbangan akan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Nusa Tenggara Barat, sehingga kebijakan diharapkan dapat dilaksanakan oleh aktor kebijakan itu sendiri dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat.

Pemerintah daerah NTB telah menetapkan strategi ketahanan pangan terbaru

Daftar Pustaka

media.neliti.com/media/publications/62042-ID-ketahanan-pangan-indonesia-di-kawasan-as.pdf; bulog.co.id/ketahananpangan.php; wfp.org/node/411894; m.wfp.org/sites/default/files/FINAL%20BUKU%20RADKPPI%20301112.pdf

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *