Analisis: Cadangan Pangan Pemkot Mataram

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Penulis : Putri Permata Sari

Baca juga: Kebijakan Keamanan Pangan di Kaltim

Konten Kebijakan

Administrasi

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang ketersediaannya dijamin oleh pemerintah. Kebutuhan pangan yang tercukupi jumlah dan mutunya, bergizi, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dapat mendukung terwujudnya hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan dalam keadaan darurat merupakan hal penting yang harus dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan pokok di Kota Mataram dalam menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat (Perwal 16/2015 Pasal 2).

Tujuan dilakukannya pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah :

·      Meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil

·      Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana

·      Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar

·      Meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat yang dapat mengalami rawan pangan akibat kondisi tak terduga yang bersifat mendadak, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi rawan pangan yang berkelanjutan akibat kemiskinan

·      Peningkatan gizi masyarakat (Perwal 16/2015 Pasal 2).

Adapun sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Mataram adalah masyarakat yang mengalami :

·      Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat

·      Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama dua bulan berturut-turut

·      Rawan pangan akibat kondisi tak terduga yang bersifat mendadak, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi rawan pangan yang berkelanjutan akibat kemiskinan

·      Keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota (Perwal 16/2015 Pasal 3).

Volume dan bentuk cadangan pangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram tergantung pada peruntukan dan penggunaannya, seperti penanganan terhadap terjadinya kerawanan pangan lokal, frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan terkait ketersediaan pangan, daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama, dan penggunaan pangan dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, termasuk balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui (Perwal 16/2015 Pasal 4).

Dana yang digunakan Pemerintah Kota Mataram untuk pengelolaan cadangan pangan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram yang telah dialokasikan setiap tahunnya (Perwal 16/2015 Pasal 4).

Perintah dan Larangan

Dalam upaya pengelolaan cadangan pangan, Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram bertanggungjawab dalam mekanisme pengadaan cadangan pangan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penetapan jenis cadangan pangan. Adapun penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat, seperti beras atau jagung sedangkan penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

·      Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana, dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Pusat

·      Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi

·      Kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat lokal

·      Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan (Perwal 16/2015 Pasal 6).

Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram juga bertanggungjawab dalam mekanisme penyaluran cadangan pangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat bencana, pengendalian harga pangan pokok, dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan (Perwal 16/2015 Pasal 7). Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram menyalurkan cadangan pangan daerah atas perintah Walikota Mataram berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Prosedur penyaluran cadangan pangan yang dilakukan diatur sebagai berikut :

·      Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi lokasi dan masyarakat penerima

·      Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram memerintahkan penyaluran cadangan pangan daerah sesuai dengan rekomendasi Tim Pelaksana

·      Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram membuat laporan tentang penyaluran cadangan pangan daerah kepada Walikota Mataram (Perwal 16/2015 Pasal 8).

Sanksi

Tidak terdapat sanksi yang tersurat maupun tersirat bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 16 Tahun 2015.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penyusunan peraturan pengelolaan cadangan pangan dilatarbelakangi oleh aspek pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berangkat dari undang-undang tersebut negara termasuk didalamnya pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 1).

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, dapat terjadi ancaman produksi pangan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, pencemaran lingkungan, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi (UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 22).

Berdasarkan latar belakang proses penyusunan peraturan Walikota Mataram tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan peraturan ini bersifat top-down.

Pelaksanaan

Pelaksanaan peraturan dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terpusat pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram dan dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah atau bila diperlukan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam lingkungan kantor. Tim pelaksana daerah ditetapkan melalui keputusan Walikota (Perwal 16/2015 Pasal 5).

Setiap penyaluran bantuan cadangan pangan yang dilakukan, dilaporkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyaluran. Kepala Kantor juga melaporkan kondisi cadangan pangan daerah kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan (Perwal 16/2015 Pasal 9).

Berdasarkan uraian pelaksanaan yang telah tercantum dalam peraturan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan bersifat bottom-up.

Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh masyarakat dan Inspektorat Kota Mataram atas nama Walikota atau oleh instansi fungsional lain yang ditunjuk oleh Walikota namun dalam peraturan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan peraturan dilakukan (Perwal 16/2015 Pasal 10).

Berdasarkan uraian pengawasan yang telah tercantum dalam peraturan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan peraturan bersifat top-down.

Aktor Kebijakan

Penyusun

Penyusunan peraturan pengelolaan cadangan pangan Kota Mataram dilakukan oleh Walikota Mataram sebagai kepala daerah yang bertugas menyusun regulasi terkait pemenuhan kebutuhan pangan.

Pelaksana

Pelaksana peraturan pengelolaan cadangan pangan Kota Mataram dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram dan dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah atau bila diperlukan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam lingkungan kantor.

Pengawas

Pengawas peraturan pengelolaan cadangan pangan Kota Mataram dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram atas nama Walikota atau oleh instansi fungsional lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Konteks Kebijakan

Penggunaan APBD yang dialokasikan untuk peraturan pengelolaan cadangan pangan akan mempengaruhi kebijakan secara langsung. Besaran dana yang dialokasikan akan mempengaruhi perencanaan dan penetapan cadangan pangan yang dilakukan.

Selain itu, adanya potensi ancaman produksi pangan yang dapat terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat peraturan tentang pengelolaan cadangan pangan memiliki kedudukan yang penting untuk mempertahankan situasi pangan daerah, khususnya Kota Mataram. Ancaman tersebut dapat berasal dari bencana alam, bencana sosial, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan.

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan untuk mewujudkan stabilitas pangan. Pemerintah dapat menjamin ketersediaan pangan dengan cara memaksimalkan distribusi pangan secara merata melalui pengembangan infrastruktur  dan konektivitas wilayah serta pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan produksi pangan guna menunjang stabilitas pangan.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Ancaman kegagalan produksi pangan dan pengaruh keadaan sosial ekonomi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat peraturan tentang pengelolaan cadangan pangan memiliki kedudukan yang penting untuk mempertahankan situasi pangan daerah sehingga peraturan tersebut masih relevan untuk diaplikasikan. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk menyelenggarakan stabilitas pangan, terutama dalam mengatasi keadaan rawan pangan.

Terwujudnya stabilitas pangan merupakan salah satu aspek penting yang menunjang peningkatan gizi masyarakat sehingga antisipasi kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu merupakan langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah.

kebijakan cadangan pangan daerah

Referensi:

jdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL%20NOMOR%2016%20TAHUN%202015%20tentang%20Pengelolaan%20Cadangan%20Pangan%20Pemerintah%20Kota%20Mataram.pdf; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/16/ngoi65-bpbd-ntb-petakan-sembilan-daerah-rawan-bencana; republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/07/nyz9m2359-dua-kabupaten-di-ntb-rentan-rawan-pangan

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *