Analisis: PDAM Kabupaten Dompu

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

Analisis Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No 05 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum

Penulis: Stieven Malombeke

Baca juga: Kebijakan Air Bersih di Dompu

KONTEN KEBIJAKAN

ADMINISTRATIF

Air adalah elemen penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Setiap sendi kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan air. Seiring dengan terus terjadi peningkatan populasi manusia, kebutuhan air pun ikut meningkat. Peningkatan kebutuhan air ini membutuhkan regulasi yang tepat agar air tetap tersedia dan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar fisik, biologi maupun kimia.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan wilayah lautan yang cukup luas, yaitu 3,25 juta km2 dari total luas wilayah 7,81 km2 sehingga disebut sebagai Negara Maritim. Peraturan mengenai pengelolaan air sudah dirumuskan dalam UUD pasal 33 mengenai pengelolaan SDA yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaannya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pengelolaan air selain penting dilakukan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan di Indonesia. Pengolahan air yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Dompu sendiri memiliki kebijakan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No. 05 tahun 2015. Peraturan ini memiliki tujuan agar tercapainya standar pelayanan yang baik oleh PDAM, agar air dapat diakses oleh setiap orang untuk kegiatan pokok minimal sehari-hari agar kualitas hidup dapat ditingkatkan. Selain itu, agar menjadi landasan dalam pengembangan sistem penyediaan air.

PERINTAH

Peraturan ini mewajibkan beberapa hal tentang pengorganisasian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meliputi dewan pengawas, direktur, serta karyawan. Peraturan tersebut dijabarkan sebagi berikut;

·      Pembentukan dewan pengawasan yang harus memenuhi syarat seperti, berusia maksimal 65 tahun, menguasai manajemen PDAM, bersedia meluangkan waktu menjalankan kewajiban, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati atau direktur PDAM (Perda Kabupaten Dompu/2015 Pasal 9)

·      Mengatur salah satu tugas Dewan Pengawasan untuk berinisiatif memberikan masukan kepada bupati untuk pengembangan sistem PDAM. (Perda Kabupaten Dompu/2015 pasal  12)

·      Persyaratan pengangkatan direktur PDAM (Perda Kabupaten Dompu/2015 pasal 22) direktur yang dipilih harus bebas dari konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan PDAM.

·      Pegawai PDAM yang diangkat harus lulus seleksi mengikuti masa percobaan paling sedikit tiga bulan dan paling lama 6 bulan. Jika selama masa percobaan calaon pegawai dianggap tidak memenuhi persyaratan makan bisa dipecat tanpa perlu memberikan uang pesangon. (pasal 32)

·      Direktur boleh mencari tenaga bantuan berupa honorer yang hanya diperbolehkan bekerja secara teknis tanpa menduduki jabatan structural tertentu.

·      Melarang setiap pegawai untuk melakukan tindakan/aktivitas yang merugikan instansi dan/negara serta menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan selain kepentingan PDAM.

SANKSI

·      Anggota dewan pengawas akan diberhentikan dengan keputusan dari Bupati jika terbukti melakukan tindakan yang menganggu kepentingan dengan daerah atau negara. Jika pelanggaran yang dilakukan ditetapkan sebagai tindakan pidana oleh pengadilan maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat.

·      Pegawai PDAM akan diberikan hukuman jika terbukti melanggar butir-butir yang telah dijabarkan diatas. Teguran dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat/gaji, pemberhentian sementara hingga permanen.

·      Pengangkatan, tugas, wewenang, penghasilan, jasa pengabdian, dan cuti  dari Direktur

·      Pengangkatan, penghasilan, cuti, serta kewajiban dan larangan bagi karyawan PDAM.

·      Apabila pegawai terbukti melakukan tindakan pidana akan diberhentikan sementara hingga muncul keputusan yang memiliki kekuatan hokum tentang hukuman yang harus dijalani.

Baca juga: Distribusi Garam di NTB

PROSES KEBIJAKAN

Penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu ini berangkat dari penindaklanjutan Undang Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk air yang harus dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan khalayak umum. Dasar lain adalah Perpu No.16 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Hal diatas mendasari pembentukan Perda Kabupaten Dompu Tahun 2015, mengingat bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak bagi setiap orang, minimal untuk penggunaan kegiatan sehari-hari agar dapat tercapainya kualitas hidup yang lebih baik sehingga perlu bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang efektif yang sesuai dan berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya.

Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan ini dilakukan melalui Bupati Kabupaten Dompu yang bertugas untuk mengangkat anggota dewan pengawas sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dewan pengawan ini kemudian diwajibkan untuk melakukan tugasnya, salah satunya adalah memberikan masukan secara berkala kepada direktur terkait PDAM tanpa diminta. Ketika dewan pengawas terbukti melakukan kesalahan maka Bupati bertugas untuk memberhentikan serta mencari lagi pengganti anggota Dewan pengawas yang diberhentikan. Selain mengangkat Dewan Pengawas, Bupati juga bertugas untuk melakukan pengangkatan Direktrur PDAM sesuai persyaratan yang ada. Pemberhentian Direktur dilakukan oleh Bupati jika terbukti melanggar aturan atau melakukan tindakan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Semua pengaturan kebijakan ini bertujuan agar terbentuk sistem yang efektif dan efisien pada sistem penyediaan air minum oleh PDAM sehigga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air dalam kehidupan sehari-harinya.

Pengawasan

Pengawasan pada kebijakan ini dilakukan secara berkesinambungan oleh berbagai pihak. Bupati tidak hanya bertugas untuk mengangkat tapi pada prosesnya juga menentukan apakah pihak yang bersangkutan akan diberhentikan sementara, permanen, atau tidak diberhentikan sama sekali. Dewan pengawas, sesuai namanya berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kinerja PDAM secara keseluruhan meliputi pengelolaa hingga kinerja pegawai. Pengadilan juga dilibatkan jika ada pegawai yang ditetapkan secara hukum melakukan tindakan pidana. Hukuman yang berlaku akan mengikuti keputusan pengadilan. Sebelum keputusan yang sah keluar maka dapat diberhentikan secara sementara.

KONTEKS KEBIJAKAN

Kabupaten Dompu merupakan suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis kabupaten ini terletak agak di tengah pulau Sumbawa. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan perbukitan. Terdapat 19 sungai di daerah  kabupaten ini masing-masing dengan debit yang berbeda. Selain itu masih terdapat banyak sungai kecil dan mata air. Melalui sumber daya alam air yang melimpah ini sebenarnya sudah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan air setiap hari di masyarakat. Namun merujuk kepada UUD 1945 tentang pengelolaan SDA, wajib bagi pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah untuk membentuk sebuah sistem pengelolaan air yang baik. Sehingga air dapat terdistribusi dengan baik bagi kepentingan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki akses terbatas terhadap air akibat adanya kemiringan tanah yang cukup tinggi serta perbukitan. Selain itu ada juga, Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum hal ini mendorong PDAM untuk harus dapat memproduksi air yang berkualitas. Tentu dibutuhkan sistem yang efektif dan efisien agar kinerja meningkat dan produksi air yang berkualitas dapat tercapai.

KESIMPULAN

Akses terhadap air bersih untuk pemenuhan aktifitas sehari-hari merupakan hak setiap manusia. Hal ini menyebabkan perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pendistribusian air mengingat angka populasi manusia yang terus meningkat. Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan yang menegaskan bahwa air dikuasai oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas yang tertuang di UUD 1945. Selain itu terdapat Kepmenkes mengenai syarat air bersih yang mengharuskan PDAM untuk terus meningkatkan kualitas hasil produksinya. Kabupaten Dompu walau memiliki sumber air yang melimpah, pemerindah daerah harus tetap membuat peraturan mengenai pendistribusian air. Lewat peraturan ini dapat tercapai akses air bersih yang sesuai dengan persyarat yang tercatat pada Kepmenkes mengenai syarat air bersih. Sehingga peraturan ini tetaplah penting bagi masyarakat Kabupaten Dompu.

sumur air PDAM

Daftar Pustaka

dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis; jdih.dompukab.go.id/peraturan_perda.html

 

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *