Analisis: Peredaran Garam di NTB

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , , , ,

Analisis Kebijakan

Peraturan Daerah NTB No. 3 Tahun 2006 tentang PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penulis: Angelica Olivia

Baca juga: Kebijakan Garam Non Yodium

KONTEN KEBIJAKAN

ADMINISTRASI

Garam Beriodium adalah Garam yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dan ternak, dapat sebagai bahan pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) melalui proses iodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Garam baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi. Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di wilayah Nusa Tenggara Barat;  (Perda NTB 3/2006 Pasal 1).

Tujuan pengendalian peredaran garam :

  • Menjamin peredaran garam tepat sasaran dalam upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium.
  • Mendorong setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan ternak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar memiliki peralatan iodisasi garam yang mampu menghasilkan garam beriodium yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
  • Membatasi peredaran Garam baku untuk konsumsi manusia, ternak dan pengasinan ikan.

(Perda NTB 3/2006 Pasal 2)

Garam baku hanya dapat diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan (Perda NTB 3/2006 Pasal 6).

Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan garam baku untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan baku penolong industri pangan (Perda NTB 3/2006 Pasal 8).

ATURAN PENERAPAN

Peraturan Pengemasan & Pelabelan

1.     Setiap Produsen garam beriodium berkewajiban melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

2.     Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.

3.     Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi

(Perda NTB 3/2006 Pasal 10 Ayat 1 – 3)

Laporan dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peredaran garam yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali (Perda NTB 3/2006 Pasal 13).

Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki ijin berdasarkan ketentuan yang lama wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini (Perda NTB 3/2006 Pasal 16).

SANKSI

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa :

  • Peringatan, atau
  • Penghentian sementara usaha, atau
  • Pencabutan ijin usaha, atau
  • Pemusnahan garam baku

(Perda NTB 3/2006 Pasal 10 Ayat 4)

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Perda NTB 3/2006 Pasal 15 Ayat 1).

PROSES KEBIJAKAN

PENYUSUNAN

Penyusunan kebijakan pengedaran garam di NTB berangkat dari pertimbangan bahwa garam yang beredar di masyarakat kebanyakan berupa garam non iodium (untuk kebutuhan konsumsi maupun industri bukan pangan) sehingga khawatir cakupan konsumsi garam untuk NTB tidak mencapai target nasional garam tahun 2010 yaitu 90%. Selain itu gangguan akibat kekurangan iodium menjadi masalah gizi serius yang dapat pengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas SDM aspek kecerdasan, perkembangan sosial dan ekonomi.

Peraturan ini mengacu pada UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 7 Tahun 1996, UU No, 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 15 Tahun 1991, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, Keppres No. 12 Tahun 1991, Keppres No. 69 Tahun 1994, PP NTB No. 7 Tahun 2003 dengan persetujuan DPRD NTB dan Gubernur NTB, maka dibuat Perda NTB No. 3 Tahun 2006 ini.

Kesimpulan : Pelaksanaan dilakukan top to down.

PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan peraturan ini dimulai dengan adanya ketentuan bahwa garam baku hanya dapat diperdagangkan kepada pihak yang melakukan iodisasi garam atau pihak non-industri pangan, dimana lalu lintas perdagangan garam baku telah diatur oleh Peraturan Gubernur. Sudah ditetapkan larangan mengenai perjual-belian garam baku untuk konsumsi manusia – ternak, pengasinan ikan, dan sebagai bahan baku penolong industri pangan.

Produksi garam baku oleh petani dapat ditampung dan diolah oleh badan usaha industri iodisasi menjadi garam beriodium sehingga dapat dipergunakan lebih luas. Pembinaan terhadap orang atau badan sebagai produsen, distributor, pengedar, dan pedagang garam di daerah, dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Setiap produsen garam beriodium wajib memberi kemasan dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dicantumkan pada kemasan tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan mudah dilihat dan dibaca. Pemberian tanda label dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.

Kesimpulan : Pelaksanaan dilakukan top to down.

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap peredaran garam dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait teknis produksi, dan oleh Badan POM serta Dinas Kesehatan, Pemantauan, dan Pengawasan terkait peredaran di pasaran. Tim yang dibentuk untuk memantau terdiri atas Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Akademisi dan unsur masyarakat yang peduli pada kualitas sumber daya manusia. Laporan evaluasi disampaikan kepada Gubernur tiap 6 bulan sekali. Selai itu, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai penyidik untuk menyelidiki tindak pidana di bidang usaha budidaya wilayah daerah.

Kesimpulan : Pelaksanaan dilakukan top to down.

AKTOR KEBIJAKAN

Penyusun

Staf gubernur NTB yang bekerja di bidang pangan dan gizi, dengan Gubernur berwenang mengendalikan peredaran garam di daerah NTB.

Pelaksana

Petani garam, badan usaha iodisasi garam, industri, industry non-pangan, orang atau badan sebagai produsen, distributor, pengedar, dan pedagang garam di wilayah NTB.

Pengawas

Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Akademisi dan unsur masyarakat yang peduli pada kualitas SDM.

Aktor Individu

Petani garam, badan usaha iodisasi garam, industri, industry non-pangan, orang atau badan sebagai produsen, distributor, pengedar, dan pedagang garam di wilayah NTB, masyarakat yang peduli kualitas SDM.

Aktor Lembaga

Gubernur, staff gubernur NTB, pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, akademisi, pejabat PNS yang ditunjuk sebagai penyidik.

KONTEKS KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, cakupan konsumsi rumah tangga akan garam beriodium yang cukup yaitu minimal 30 ppm di Provinsi NTB, tidak sampai 30 persen, dan kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Data versi Badan Pusat Stastistik sampai tahun 2008, cakupan konsumsi garam iodium pada tingkat rumah tangga di wilayah NTB, baru 36,54% atau belum setengah dari target program pemerintah daerah. Secara nasional rata-rata cakupan konsumsi garam iodium pada tingkat rumah tangga di wilayah NTB baru mencapai 64,3% dari taget 90%.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat membantu pencapaian konsumsi garam beriodium nasional sesuai target, sekaligus dapat menurunkan angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di wilayah NTB yang masih tergolong tinggi. Dengan NTB sebagai salah satu sentra produk garam rakyat di Indonesia dapat menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat NTB untuk lebih mudah memperoleh bahan, tetapi dengan syarat diolah terlebih dahulu sehingga mengandung iodium. Secara tidak langsung peraturan ini turut berkontribusi dalam menekan angka penyakit tiroid dan gangguan perkembangan fisik dan mental akibat kekurangan iodium.

KESIMPULAN ANALISIS KEBIJAKAN

Kebijakan Peraturan Daerah NTB No. 3 Tahun 2006 relevan dengan permasalahan yang ada di NTB terkait GAKI dan pemanfaatkan garam iodium dan baku, tetapi belum optimal sehingga perlu pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi yang semakin intensif. Diharapkan Perda ini bersama dengan beberapa peraturan lain terkait garam iodium dapat bekerja sama secara sinergis untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.

garam beryodium

REFERENSI

jdih.ntbprov.go.id/content/perda-no-3-tahun-2006; k4health.org/sites/default/files/laporanNasional%20Riskesdas%202007.pdf

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *