Analisis: Penyehatan Lingkungan di Dompu

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , ,

Analisis kebijakan kesehatan dengan pendekatan segitiga kebijakan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

Penulis: Komang Ayu Savitri Adnyana

Baca juga: Kebijakan Stunting di Sintang

Konten kebijakan

Administrasi

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 tentang pengertian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL dapat dikaitkan dengan terbentuknya kebijakan daerah ini. Adanya kebijakan tentang air minum dan penyehatan lingkungan dilatarbelakangi oleh keputusan Millenial Development Goals (MDG’s) terutama pada poin menjaga kelestarian lingkungan hidup dimana tercapainya target dari penggunaan air minum yang sehat dan layak pada setengah dari jumlah penduduk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah Dompu dalam mencapai tujuan tersebut seperti:

1.     Pembangunan sarana air minum seperti perpipaan, perpompaan sarana air sumur, pengolahan air minum sampai jaringan distribusi air minum demi teciptanya pemerataan sumber air minum yang layak di Dompu

2.     Pembangunan sarana seperti jamban sehat, pengolahan limbah, sampah dan kotoran ternak yang ditujukan demi terciptanya air bersih yang layak minum

3.     Pembinaan PHBS kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar kualitas hidup yang baik

Perintah

Pemerintah Dompu memiliki komitmen dalam tercapainya kelestarian lingkungan dengan cara pengadaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana dalam terciptanya pemerataan sumber air di Dompu, dan peningkatan dan pembentukan kualitas dari masyarakat Dompu dengan pendidikan PHBS hal ini dilakukan bersama dengan perangkat aparatur negara terkait.

Larangan

Tidak terdapatnya larangan yang tersirat maupun tersurat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 tahun 2012 ini

Sanksi

Beberapa sanksi disebutkan dalam peraturan ini dan dicantumkan dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang sanksi kurungan paling lama 3 bulan penjara dan atau sanksi denda paling banyak 5000.000 yang diberikan jika masyarakat tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 25. Selain sanksi yang dicantumkan pada pasal 38 ayat (1) dan (2), juga disebutkan dapat diberikannya sanksi sosial sesuai pasal 39, sanksi sosial ini disesuaikan dengan peraturan desa yang berpedoman pada perundang-undangan.

Proses kebijakan

Penyusunan

Mengacu pada Millenial Development Goals (MDG’s) terutama pada poin menjaga kelestarian lingkungan hidup, pemerintahan Dompu berinisiatif merancang peraturan terkait kelestarian lingkungan hidup. Peraturan ini berisikan tentang pembangunan air minum berbasis lingkungan, sanitasi yang baik, terbentuknya PHBS pada anggota keluarga, penggunaan jamban yang tepat guna, pengolahan sampah dan limbah cair keluarga serta pengelolaan sumber ait sepertu air permukaan dan air tanah. Pembuatan peraturan ini berdasarkan UUD pasal 18 ayat (60), UU No 69 Th 1958, UU No 7 Th 2004, UU No 25 Th 2004, UU No 32 Th 2004, UU No 17 Th 2007, UU No 18 Th 2008, UU No 26 Th 2007, UU No 32 Th 12009, UU No 12 Th 2011,  Peraturan Pemerintah No 6 Th 1998, Peraturan Pemerintah No 16 Th 2005, Peraturan Pemerintah No 27 Th 1999, Peraturan Pemerintah No 72 Th 2005, Peraturan Pemerintah No 38 Th 2007, Permendagri No 5 Th 2007, Perda Prov NTB No 3 Th 2010 dan Perda Kab Dompu No 2 Th 2012. Semua peraturan ini kemudian menjadi dasar dalam terbentuknya Perda Kab Dompu No 8 Th 2012 ini.

Kesimpulan: Penyusunan kebijakan dilakukan secara Top-Down

Pelaksanaan dan pengawasan

Pelaksanaan kebijakan daerah ini, dimoderatori oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitator yang didukung oleh Pemerintahan Desa sebagai pembimbing serta semua warga masyarakat Dompu sebagai subyek pembangunan.

Pengawasan dilakukan oleh masyarakat Dompu sendiri, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TP-KK Kabupaten dan aparat terkait di kecamatan lingkup Pemerintahan Kabupaten Dompu

Dalam pelaksanaan terwujudnya air minum yang bersih dan layak konsumsi di kabupaten Dompu masih susah untuk direalisasikan karena masih terbatasnya pengunaan sumber air. Sumber air utama yang digunakan di Kabupaten Dompu adalah sumber air di bendungan Rora dan Kamudi, kedua bendungan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih, baik air bersih untuk kebutuhan sehari hari maupun air minum yang layak. Padahal masih banyak sumber air di Dompu tetapi masih belum bisa digunakan karena masalah operasional, keadaan ini juga ditambah dengan tidak meratanya persebaran air, karena masih banyak daerah yang sulit dijangkau.

Aktor kebijakan

Aktor kebijakan yang turut berperan dalam terbentuknya kebijakan daerah Dompu terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Individu     : Masyarakat yang berfungsi sebagai pengambil keputusan sekaligus subyek pembangunan.

Bupati       : Sebagai unsur penyelenggara daerah dan penentu kebijakan.

Institusi     : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang memiliki tugas dalam pelaksanan dan pembinaan PHBS yang diintegrasikan pada pendidikan kurikulum muatan lokal.

Konteks kebijakan

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin bertambah hal ini diikuti dengan kebutuhan air bersih dan air minum layak yang juga meningkat. Sanitasi dan air minum yang layak sudah menjadi hak asasi manusia hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, hal ini dijamin dan tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) tentang penggunaan air dan kekayaan alam yang digunakan untuk kemamukran rakyat. Peraturan ini juga dipertegas dalam UU no 23 th 2004 tentang pemenuhan air bersih yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut data BPS, capaian air bersih yang layak di Indonesia mencapai 72,55%  angka ini masih dibawah dari MDGs sebesar 100% hal ini dikarenakan rendahnya akses terhadap air bersih. Rendahnya akses terhadap air bersih juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia, hal ini dikarenakan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan air minum dan sanitasi serta masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap PHBS. Menurut data Susenas, sumber air masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan sumur terlindung, air tanah dengan menggunakan pompa, hal ini dikarenakan kualitas air sungai di Indonesia yang semakin menurun. Upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan optimalisasi pada penggunaan sumber sumber air yang layak minum, peningkatan pemerataan distribusi air hingga edukasi tentang pengelolaan limbah dan sampah serta edukasi tentang PHBS kepada masyarakat.

Beberapa tahun terakhir NTB juga masih dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Keadaan ini terjadi di beberapa desa di pulau Lombok dan Pulau Sumbawa termasuk Dompu. World Wildlife Fund (WWF) menyebutkan bahwa NTB memiliki indeks kebutuhan air diatas 70% hal ini dibarengi dengan sumber daya air yang terus berkurang. Sumber daya air di NTB berkurang dikarenakan adanya perusakan hutan akibat perluasan lahan, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak bisa menyimpan air terlalu lama hingga menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran.

Kesimpulan analisis kebijakan

Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini tidak saja menjadi tugas pemerintah daerah sebagai fasilitator demi kelancaran dari tercapainya tujuan kebijakan ini dan masyarakat yang berfungsi sebagai subyek pembangunan dan pengambil keputusan tetapi perlunya keikutsertaan pemerintah pusat serta institusi terkait dalam tercapainya tujuan kelestarian lingkungan. Kebijakan ini juga sudah sesuai dan sejalan dengan beberapa peraturan dan kebijakan di pemerintahan pusat. Kebijakan ini juga sudah sesuai dengan sila ke- 5, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia khususnya dalam pemerataan penggunaan air bersih. Namun kebijakan ini juga perlu terus diperhatikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

kebijakan air bersih luar jawa

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT; suarantb.com/pilihan.editor/2017/03/26381/anggaran.terbatas.pelayanan.air.bersih.di.dompu.belum.merata/; tirto.id/bagaimana-mutu-dan-akses-air-bersih-di-indonesia-cGrk; suara.com/health/2018/11/23/162639/ada-334-juta-penduduk-indonesia-kekurangan-air-bersih; kataknews.com/2018/07/seratusan-desa-di-ntb-dilanda.html; lombokpost.net/2018/03/21/air-ntb-kian-kritis/amp; nutrition.web.id/89/gizi-kesehatan

About the author

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *