Analisis: Pencegahan Stunting di Kabupaten Sintang

CategoriesGizi MasyarakatTagged , , , , , , , , , , , , ,

Analisis Kebijakan

Peraturan Bupati Sintang No. 60 tahun 2018 Tentang Pencegahan Stunting di KABUPATEN SINTANG

Penulis: Ervinda Rivantyas Putri

Baca juga: Analisis Kebijakan Gizi Masyarakat

Konten Kebijakan

Administrasi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Perbup 60/2018 Pasal 1)

Sasaran kegiatan pencegahan stunting, meliputi :

  1. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik
  2. Sasaran untuk intervensi gizi sensitive (Perbup 60/2018 Pasal 8)

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran :

  1. Ibu Hamil
  2. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6(enam) bulan
  3. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 24 ( dua puluh empat) bulan (Perbup 60/2018 Pasal 8)

Kegiatan intervensi gizi sensitive dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:

  1. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih
  2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi
  3. Melakukan fortifikasi bahan pangan
  4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
  5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  6. Menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal)
  7. Memberikan Pendidikan pengasuhan pada orang tua
  8. Memberikan Pendidikan anak usia dini
  9. Memberikan Pendidikan gizi masyarakat
  10. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja
  11. Menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin
  12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Perbup 60/2018 pasal 10)

Baca juga: Upaya pengembangan pangan lokal

Dalam upaya mempercepat pencegahan stunting dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dengan dilaksanakannya :

  1. peningkatan aktivitas fisik
  2. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
  3. penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi
  4. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
  5. peningkatan kualitas lingkungan
  6. peningkatan edukasi hidup sehat (Perbup 60/2018 pasal 12)

Gerakan partisipasi untuk mempercepat kegiatan pencegahan stunting maka dilakukan pelaksanaan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang meliputi :

  1. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait
  2. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal
  3. Kampanye di berbagai media
  4. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan stunting: dan
  5. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung (Perbup 60/2018 pasal 13)

Indikator kinerja dalam upaya pencegahan stunting mengacu pada penurunan prevalensi stunting dengan target 3% (tiga persen) setiap tahun. (Perbup 60/2018 pasal 17)

Perintah/Larangan

Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi stunting dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan stunting menjadi program prioritas Daerah dan menjadi komitmen Bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Sanksi

Tidak tertera sanksi yang diberikan jika melanggar Perbup No. 60/ tahun 2018.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penyusunan kebijakan stunting di Kabupaten Sintang mengacu pada kebijakan dimana stunting sebagai focus Global Nutrition Targets untuk 2025 dan juga Sustainable Development Goals untuk 2030 dimana memiliki Target penurunan angka stunting hingga 40%. Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Sintang masih tinggi, pemerintah Kabupaten Sintang membuat Perbup 60/ 2018 untuk optimalisasi pencegahan stunting secara efektif, efisien dan terkoordinasi. Peraturan ini mengacu pada UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permenkes No. 26 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 21 Tahun 2015, Permenkes No. 51 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, Perbup Kab Sintang No.74 Tahun 2017, dan Perbup Kab Sintang No. 14 Tahun 2018 sehingga dibuat Peraturan Bupati Sintang 06/2018

Kesimpulan: Penyusunan kebijakan dilakukan secara Top-Down.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan dibina oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh setiap warga Kabupaten Sintang, serta pemangku kepentingan dengan melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan. Camat, lurah dan kepala desa memberikan dukungan dalam upaya pencegahan stunting di wilayahnya dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kesimpulan: Pelaksanaan dilakukan top- down.

Pengawasan

Pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara berjenjang. Permasalahan, masukan serta hasil akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, yang selanjutnya dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan akan dilaporkan kepada Bupati Sintang.

Kesimpulan: Pengawasan dilakukan secara Top-Down.

Konteks Kebijakan

Kejadian Balita stunting di Indonesia merupakan masalah dengan prevalensi tertinggi dibandingakan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang kurus dan gemuk.

Kebijakan Peraturan Bupati tentang stunting merupakan bagian dari program WHO dimana stunting sebagai focus Global Nutrition Targets untuk 2025 dan juga Sustainable Development Goals untuk 2030 dimana memiliki Target penurunan angka stunting hingga 40%.

Dari data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Di Indonesia dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan stunting pada anak usia dibawah dua tahun dari 32,9% menjadi 28%. Di dalam RKP 2018 pemerintah menjadikan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

Selain program WHO,  prevalensi stunting di Kabupaten Sintang dari hasil survei nasional Pemantauan Status Gizi pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 dari 37% meningkat menjadi 44,1%.

Pendekatan Ecohealth pada Penanggulangan Stunting

System thinking

Stunting sebagai masalah global yang perlu dihadapi oleh semua lapisan masyarakat terutama lintas sector. Baik dari segi ekonomi-kesehatan- pangan dan sector sector lain.

Transdiciplinarity

Untuk merumuskan strategi yang akan dipilih untuk menangani stunting diperlukan koordinasi antar disiplin, sehingga strategi percepatan penangan stunting dapat berjalan dengan baik, diperlukan dilaksanakannya rapat rembuk bersama antar disiplin.

Participation

Partisipasi peran masyarakat sangat penting di lakukan terutama dengan kemandirian pemenuhan gizi keluarga, dapat digunakan konsep kebun, kolam kendang dalam pemanfaatan pekarangan sehingga protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi dan keluarga dapat terpenuhi selain dari masyarakat peran petugas kesehatan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan dengan Bahasa yang mudah dimengerti.

Gender and Social Equity

Persamaan gender dalam hal pemenuhan gizi tidak hanya ibu yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan gizi melainkan ayah juga berperan penting dalam mencari nafkah untuk membeli kebutuhan pemenuhan gizi. Masyarakat harus mendapatkan akses pemerataan untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan dengan program yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Sustainability

Masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan dengan konsep kebun, kolam, dan kandang (K3) tanpa merusak keseimbangan ekologi yang ada.

Knowledge-to-Action

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi stunting tidak hanya secara kuantitatif juga secara kualitatif sehingga tujuan Sustainable Develompment Goals dapat tercapai.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Kebijakan Peraturan Bupati Sintang No.60 tahun 2018 tentang pencegahan stunting di Kabupaten Sintang sangat relevan dengan peraturan peraturan di atasnya. Kebijakan tersebut tidak perlu diperbaiki maupun diganti karena peraturan tersebut sudah sejalan dengan kebijakan Nasional tentang stunting, tidak hanya kebijakan Nasional kebijakan tersebut juga relevan dengan kebijakan WHO yang bertujuan menurunkan angka kejadian stunting.

analisis kebijakan gizi masyarakat luar jawa

Referensi

peraturan.bpk.go.id/Home/Details/95904/perbup-kab-sintang-no-60-tahun-2018; nutrition.web.id/89/gizi-kesehatan; apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149019/WHO_NMH_NHD_14.3_eng.pdf?ua=1; bappenas.go.id/files/1815/2220/6559/Siaran_Pers_-_Stunting_Summit_-_Komitmen_Bersama_Turunkan_Prevalensi_Stunting_di_Indonesia.pdf

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *