Analisis: Penanganan Stunting di Dompu

CategoriesGizi MasyarakatTagged , , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Penulis: Nickolas Enriyo Jayabrata

Baca juga: Kebijakan Stunting di Kapuas Hulu

Konten Kebijakan

Administrasi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Upaya penanganan stunting terbagi menjadi 2, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang ditunjukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan sifatnya jangka pendek. Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif merupakan intervensi yang ditunjukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum. Upaya perbaikan gizi yang dimaksud dalam kebijakan ini merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat / organisasi. (Perbup Dompu 41/2018 Pasal 1)

Sasaran kegiatan pada intervensi gizi spesifik, meliputi:

a.   Ibu hamil

b.  Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan

c.   Ibu menyusui dan anak 6 – 23 bulan

Sasaran kegiatan pada intervensi gizi sensitif adalah masyarakat umum, khususnya keluarga. (Perbup Dompu 41/2018 Pasal 6&7)

Dalam upaya penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan beberapa program pendekatan yang dilakukan secara serentak, yaitu: Program kemandirian keluarga, Gerakan masyarakat hidup sehat, dan Gerakan seribu hari pertama kehidupan. (Perbup Dompu 41/2018 Pasal 8-10)

Upaya perbaikan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu melalui kebijakan ini yaitu dengan melakukan edukasi, pelatihan, serta penyuluhan terkait dengan topik gizi yang dimaksud. Poin tersebut diatur dalam Perbup Dompu 41/2018 Pasal 11-13.

Perintah/Larangan

Tugas serta perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu kepada tim penanganan stunting sebagai upaya percepatan pencegahan serta penanganan stunting meliputi:

·      Membangun dan memperkuat konvergensi dalam upaya penanganan stunting

·      Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan stunting

·      Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Dompu

·      Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan stunting di Kabupaten Dompu

·      Melaksanakan dan mengalokasikan program penanganan stunting di Kabupaten Dompu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan

·      Monitoring dan mengevahiasi program penanganan stunting di Kabupaten Dompu

·      Memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penanganan stunting di Kabupaten Dompu

·      Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanganan stunting di Kabupaten Dompu

·      Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala. (Perbup Dompu 41/2018 Pasal 15)

Sanksi

Di dalam Perpub Dompu 41/2018 tidak dicantumkan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran terkait peraturan daerah tersebut.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Dompu tentang percepatan pencegahan dan penanganan stunting di tahun 2018 menyusul telah ditetapkannya 100 Kabupaten prioritas penanggulangan stunting di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Dompu.

Peraturan Bupati ini juga menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Pemerintah pusat pun telah menetapkan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang diatur dalam Perpres nomor 83 tahun 2017. Sehingga penyusunan kebijakan daerah tentang stunting ini selaras dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 2017-2019. [2]

Dalam penyusunannya kebijakan ini dilakukan secara Top-Down

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari kebijakan daerah Kabupaten Dompu tentang percepatan pencegahan dan penanganan stunting merujuk kepada Konsep Penanggulangan Stunting yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, yaitu pencegahan dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan penanganan dengan fokus kepada stimulasi pengasuhan serta pendidikan berkelanjutan. [1]

Ruang lingkup pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan masing-masing kegiatan berdasarkan sasaran yang sudah disebutkan di atas. Kemudian upaya perbaikan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu melalui kebijakan ini yaitu dengan melakukan edukasi, pelatihan, serta penyuluhan terkait dengan topik gizi yang dimaksud.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK menetapkan intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan berbagai stakeholder serta lintas sektor demi mewujudkan target penurunan proporsi baduta stunting menjadi <28% berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019. [4]

Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dilakukan secara Top-Down

Pengawasan

Fungsi pengawasan dari pelaksanaan kebijakan daerah tentang stunting berawal dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang. Pada prakteknya pencatatan serta pelaporan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta tim penanganan stunting, kemudian dilaporkan kepada kepala dinas, dan kepala dinas meneruskannya kepada Bupati.

Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dilakukan secara Bottom-Up

Konteks Kebijakan

Secara global maupun nasional, seluruh tahapan sektoral memiliki tujuan yang sama dalam penanganan stunting, sehingga setiap kebijakan yang dibuat pada masing-masing tingkatan tersebut mendukung percepatan perbaikan gizi serta percepatan pencegahan dan penanganan stunting.

Hasil-hasil Riskesdas menunjukkan, besaran masalah stunting yang relatif sudah membaik sejak tahun 2013 hingga 2018 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, namun lebih dari separuhnya memiliki angka prevalensi diatas rata-rata nasional. Kesenjangan prevalensi stunting antar provinsi yang masih lebar antara DKI Jakarta (17,7%) dan NTT (42,6%) menunjukkan adanya ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Hal tersebut juga terlihat pada peta prevalensi balita pendek tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemantauan Status Gizi. Di provinsi NTB dimana Kabupaten Dompu berada, prevalensi stunting masih berada di kisaran 30%, artinya masih diperlukan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat hingga daerah serta kolaborasi lintas sektoral supaya pengurangan prevalensi stunting dapat terjadi. Poin ini berkaitan dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh setiap daerah, sehingga perlu dilakukan adanya evaluasi dari setiap kebijakan yang dibuat. [3][4]

Pendekatan Ecohealth pada Penanganan Stunting

System Thinking

Melakukan pendekatan sosio-ekonomi dalam kaitannya dengan penanganan masalah stunting yang ada di suatu wilayah tertentu. Stunting memiliki dampak kerugian bukan hanya bagi individu terkena namun akan menjadi masalah bagi lingkungan serta negara, sehingga penanganan stunting harus dilihat dari skala nasional, melakukan pendekatan lintas sektoral dari setiap tahapan pemerintahan, serta menjadi fokus utama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transdisciplinarity

Sebagai masalah skala nasional, stunting dapat dilihat dari setiap lintas sektor, sehingga diperlukan adanya kolaborasi yang efektif guna menurunkan prevalensi stunting di kemudian hari.

Participation

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat. Daiam rangka penanganan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Gender and Social Equity

Setiap orang harus mendapatkan kesamaan akses terhadap layanan kesehatan, tidak memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi. Dalam hal ini penanganan stunting merupakan program pemerintah sehingga upaya yang dilakukan seharusnya lebih merata kepada semua orang tanpa terkecuali.

Sustainability

Dalam penanganannya masalah stunting merupakan masalah bersama yang berkelanjutan dan memiliki efek jangka panjang baik bagi individunya maupun bagi negara, sehingga diperlukan kerjasama secara terus menerus bagi seluruh lapisan masyarakat.

Knowledge to Action

Kajian yang baik terhadap masalah stunting pastinya akan memberikan dampak positif  bagi hasilnya di kemudian hari. Dimulai dari setiap individu terpelajar, dapat dilakukan analisis yang tepat sehingga tercapailah tujuan jangka panjang demi setiap pribadi, lingkungan sekitar, lingkup yang lebih besar, negara bahkan dunia.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Sebuah kebijakan tentu akan memberikan manfaat ketika disusun dengan baik, dilaksanakan dengan terstruktur, serta diawasi dengan seksama. Kebijakan pemerintah daerah Dompu tentang stunting selaras dengan setiap kebijakan yang berada di atasnya. Dengan kata lain kebijakan tersebut sangat relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, jangan sampai kebijakan yang sudah dibuat sedemikian rupa supaya mewujudkan tujuan bersama justru hanya digunakan untuk kepentingan segelintir orang demi keuntungan pribadi, mengingat dimana 1 tahun terakhir kita sulit membedakan mana yang merupakan kepentingan umum/bersama dan mana yang merupakan kepentingan politik/pribadi.

stunting di Indonesia terbaru

Referensi

[1] Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI. 2018. Penanganan Stunting Terintergrasi di Indonesia

[2] Aryastami, Ni Ketut. 2017. Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Jakarta. Badan Litbang Kementerian Kesehatan RI

[3] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. 2018. RISKESDAS 2018

[4] Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 2018. Situasi Balita Stunting di Indonesia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *