Analisis: Ketahanan Pangan di Sanggau

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN

Penulis: Intan Novi Dewantary

Baca juga: Kebijakan ASIE NTB

Konten Kebijakan

Administrasi

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer dan dasar semua manusia dalam upaya mencukupi kebutuhan gizi sebagai sumber energi dan proses metabolisme tubuh. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat pula mengindikasikan kebutuhan pangan yang tersedia juga semakin bertambah. Kebutuhan yang semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan produksi pangan sehingga kebutuhan pangan di suatu daerah dapat tetap terpenuhi.

Peran serta lintas sektoral sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mulai dari produsen yaitu petani pemroduksi bahan pangan hingga bagian legislatif negara yang mengeluarkan regulasi demi keberlangsungan dan keseimbangan program Ketahanan Pangan. Ruang lingkup pengaturan tentang Ketahanan Pangan meliputi : perencanaan pangan, penyelenggaraan pangan, kewajiban Perda, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan pemerintah.

Perintah/Larangan

Pemerintah Daerah wajib menjamin produksi dan produktivitas pangan masyarakat dengan berbagai cara, antara lain menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, sarana prasarana pertanian dan perikanan, melatih kemampuan produsen baik dari pertanian maupun perikanan dalam pengembangan teknologi yang dipakai, mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam produksi dan cadangan pangan. Adapun regulasi lain yang harus dilaksanakan oleh beberapa pihak antara lain :

o   Cadangan pangan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan dikoordinasi oleh perangkat daerah yaitu unsur pembantu Bupati dan DPRD. Pendistribusian pangan difasilitasi dengan sarana prasarana, promosi yang melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat secara aktif.

o   Keamanan pangan melibatkan komponen masyarakat seperti petani, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan. Mereka dituntut untuk memenuhi persayaratan standar produksi pangan dari proses produksi, distribusi produk, penggunaan kemasan, pemeriksaan laboratorium, tanggal kadaluwarsa hingga bahan tambahan dalam produk pangan yang diolah.

o   Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Aksi Pandan dan Gizi setiap 5 tahun dimana produk pangan yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan komposisi, kandungan gizi tertentu.

o   Peran Badan Usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah melalui tanggungjawab social perusahaan, memberikan infromasi kepada pemerintah tentang ketersediaan pangan yang mereka miliki.

o   Peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi. Selain itu peran masyarakat antara lain melaporkan pada pemerintah bila terjadi kecurangan atau kesalahan dalam memenuhi standar mutu pangan, serta menyediakan produk pangan yang diedarkan untuk dilakukan pengujian sample.

Sanksi

Dalam Perda tersebut dicantumkan bahwa setiap orang atau badan yang terbukti melanggar standar mutu dan ketetapan Keamanan Pangan berdasarkan hasil pengujian sample produknya akan diberi sanksi sesuai perundang-undangan namun dalam Perda tersebut tidak ada penjelasan atau bab khusus terkait Sanksi yang dapat diberikan bagi masyarakat atau badan yang melanggar ketetapan.

Terdapat UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 136 yang meregulasi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, dimana setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan melampaui ketentuan atau menggunakan bahan yang dilarang atau dengan sengaja membuka kemasan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan ulang maka akan mendapat sanksi pidana berupa paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan diperlukan kelembagaan yang memiliki wewenang dalam membangun koordinasi, integrasi dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden yakni terdiri atas Pemerintah Daerah/ Bupati Sanggau, pembantu Bupati dan DPRD, lembaga pendidikan, lembaga penelitian. Masyarakat juga memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Dalam pasal 26 ayat 2 PP No 17 tahun 2015 mengamanatkan penganekaragaman pangan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pelaku usaha pangan local setempat.

Pelaksanaan

Kebijakan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Sanggau dan Bupati Sanggau. Pelaksanaanya dilakukan oleh Bupati Sanggau selaku unsur penyelenggara Perda, Perangkat Daerah yaitu unsur pembantu Bupati dan DPRD, Pelaku Usaha Pangan yaitu setiap orang yang bergerak pada system agribisnis pangan, serta masyarakat (petani, nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha).

Pengawasan

Pengawasan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dan tidak dibentuk suatu badan khusus untuk hal tersebut. Dalam pelaksanaannya pula, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kecurangan yang terjadi di lapangan dengan melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap standar mutu dan keamanan pangan. Masyarakat bisa melaporkannya langsung maupun melalui perantara pada Bupati. Pengawasan lain yang dilakukan Bupati meliputi pengambilan sample produk pangan.

Aktor Kebijakan

Pelaku kebijakan yang terlibat dalam kebijakan meliputi :

Penyusun

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yaitu DPR dan Bupati Sanggau.

Pelaksana

Bupati Sanggau, Pelaku Usaha Pangan, serta masyarakat (petani, nelayan, pengusaha, distributor produk, jasa pelayanan pangan, pembuididaya ikan, analis laboratorium, ahli gizi).

Pengawas

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yaitu Bupati Sanggau.

Konteks Kebijakan

Pemerintah mengupayakan Ketahanan Pangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan demi tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi kuantitas dan kualitas, aman, beragam, terjangkau, tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat.

–       Kualitas lahan dan perairan : produksi pangan sangat dipengaruhi oleh kualitas lahan untuk bercocoktanam dan budidaya perikanan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama dapat mengurangi kualitas lahan yang berdampak di produksi pangan.

–       Ketidakseimbangan produksi pangan : Wilayah Sanggau merupakan daerah yang cukup luas baik dari segi lahan pangan maupun jarak antar lokasi. Hal ini berpengaruh pula dalam distribusi pasokan bahan pangan maupun promosi produk dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu produksi pangan juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang mendukung sehingga meskipun suatu daerah memiliki pasokan pangan besar namun distribusi tidak merata, hal ini menghambat terpenuhinya kebutuhan pangan.

–       Selera konsumen : dengan arus globalisasi masyarakat cenderung mulai meninggalkan pangan lokal dan bergeser mengonsumsi produk-produk impor. Semakin banyak functional food yang menjadi alternative pilihan konsumsi masyarakat dimana bahan tambahan yang dikandung didalamnya belum dapat dipastikan lolos uji sample, sehingga hal ini memiliki pengaruh pula pada standar mutu dan keamanan pangan.

–       Equality : Kebijakan ini juga menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama dalam hal distribusi dan ketersediaan pangan, serta regulasi yang sama terkait harga komoditas bahan pangan di pasaran. `

–       Sistem informasi : Pemerintah juga wajib mengembangkan sistem data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah sebagai alat bantu dalam mengelola pasokan, memberikan informasi tentang harga komoditas pangan, serta memudahkan akses promosi hasil produksi pangannya ke berbagai platform.

Wilayah Sanggau, Kalimantan Barat sangat luas untuk dimanfaatkan dalam penyediaan lahan pertanian dan perikanan. Hal ini pula yang menjadikan Sanggau tahun ini memiliki pasokan dan ketersediaan pangan yang mencukupi. Hasil capaian tersebut juga tidak luput dari usaha para produsen pangan, namun kesejahteraan masyarakat khususnya petani kerap kali kurang menjadi perhatian. Regulasi yang diatur hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak, untuk itu kesejahteraan masyarakat terutama para produsen pangan juga harus tetap diperhatikan agar apa yang sudah dicapai oleh daerah ini terutama dalam hal pangan dapat terus dipertahankan dan berjalan seimbang.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Keberhasilan saistem Ketahanan Pangan perlu diwujudkan dan dikoordinasikan secara lintas sektoral dari aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan yang bekerja saling berkesinambungan serta didukung dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi serta budaya yang memadai. Hal tersebut dapat dijalankan dengan baik bila ada peran serta aktif dari masyarakat dan didukung oleh fasilitas pemerintah. Suatu penyelenggara sistem pangan wajib memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Kebijakan Ketahanan Pangan ini sudah dapat diterapkan dengan baik di Wilayah Sanggau, Kalimantan Barat dimana wilayah tersebut tercatat pula sebagai wilayah yang memiliki Ketersediaan Pangan yang tinggi. Kebijakan ini relevan apabila diterapkan di wilayah tersebut maupun wilayah lain, namun perlu memperhatikan pula unsur-unsur yang diprediksikan dapat menjadi tantangan keberlangsungan sistem Ketahanan Pangan di kemudian hari.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SUMBER:

distan.kalbarprov.go.id/node/220; kemendagri.go.id/blog/28761-Ketahanan-Pangan-di-Kalbar-Masuk-Kategori-Baik; media.neliti.com/media/publications/56153-ID-menuju-ketahanan-pangan-indonesia-berkel.pdf; nutrition.web.id/89/gizi-kesehatan

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *