Analisis: Hygiene Sanitasi Makanan di Mataram

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , ,

Analisis Kebijakan

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

Penulis: Lise Insani Gulo

Baca juga: Analisis Keamanan Pangan Banjarbaru

Konten Kebijakan

Administrasi

Hygiene sumber pangan berkaitan erat dengan sanitasi pengelolaannkeya. Hygiene sendiri merupakan upaya memelihara dan melindungi subjek dalam menjaga kesehatan, sedangkan sanitasi merupakan usaha pengawasan terhadap faktor lingkungan yang dapat menularkan penyakit. Dengan demikian sanitasi makanan adalah upaya pencegahan yang fokus pada kegiatan dan tindakan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala hal yang dapat mengganggu kesehatan mulai sejak makanan tersebut diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan sampai olahan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.

Kebersihan suatu bahan pangan tidak luput dari lingkungan sekitarnya, dimana didalam rangkaian prosesnya bahan pangan yang telah diolah akan beredar di tempat-tempat umum sehingga hygieneitas sanitasi tempat- tempat umum harus dilakukan sebagai upaya mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan pada kesehatan masyarakat. Usaha ini tentu akan berjalan baik apabila seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi secara aktif sehingga pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) atau Tempat-Tempat Umum (TTU) harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kegaitan dapat berupa penyluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya. Kemudian TPM dan TTu yang memenuhi persyaratan hygieneitas sanitasi akan mendapatkan sebuah rekomendasi kesehatan atau sertifikat laik hygiene sanitasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram. Sertifikat yang diberikan berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.

Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :

a.     Persyaratan lokasi dan bangunan

b.     Persyaratan fasilitas sanitasi

c.     Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan

d.     Persyaratan bahan makan dan makanan jadi

e.     Persyaratan pengelolaan TPM dan TTU

f.      Persyaratan pengelolaan makanan

g.     Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi

h.     Persyaratan penyajian makanan jadi

i.      Persyaratan peralatan yang digunakan

Pembinaan dan pengawasan kelayakan hygiene sanitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PPL). Kegiatan akan dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun dengan menggunakan formulir TPM atau TTU dan pengusaha atau penanggungjawab TPM dan TTU harus menerima petugas yang datang baik dalam rangka pembinaan maupun dalam rangka pengawasan. Pengawas akan melalukan pemeriksaan sampel makanan atau minuman serta peralatan yang digunakan di laboratorium kesehatan paling lama setiap 6 bulan sekali dan seluruh pembiayaan terkait pemeriksaan sampel dan pengukuran dibebankan kepada pengusaha atau penanggungjawab TPM atau TTU sesuai ketentuan yang berlaku.

Perintah/Larangan

Berdasarkan BAB II (Laik Hygiene Sanitasi) pasal 2 maka setiap TPM dan TTU harus memiliki setifikat laik hygiene sanitasi atau rekomendasi kesehatan TPM dan TTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat dapat dikeluarkan apabila persyaratan telah terpenuhi dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan. Pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki setifikat ini.

Sanksi

Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif kepada TPM atau TTU yang melanggar peraturan ini berupa teguran lisan, terguran tertulis dan pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi atau rekomendasi kesehatan yang telah diberikan, serta dapat pula dilakukan pengehentian kegiatan TPM dan TTU sementara. Tiap pengawas atau badan hukum apabila lalai dalam melakukan tugasnya seperti yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 akan diberikan sanksi  berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

Proses Kebijakan

Penyusunan

Penetapan kebijakan ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa sehat merupakan harta yang berharga sehingga perlu dijaga terus menerus serta ditingkatlan baik oleh diri sendiri dan melalui pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditimbulkan oleh tempat pengelolaan makanan dan tempat- tempat umum. Penyusunan kebijakan ini menggunakan pendekatan implementasi bottom-up dimana kebijakan mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya yang kemudian akan diawasi oleh pemerintah.

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pengawasan ditetapkan oleh pemerintah dengan standar pendidikan  Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan di bidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas Kesehatan atau puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaan kebijakan, tiap- tiap TPM dan TTU harus menerima kunjungan pengawas baik dalam rangka pengawasan maupun pembinaan sehingga proses pelaksaan ini menggunakan pendekatan implementasi top-down karena hasil pemantauan pengawas kemudian akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan yang kemudian akan menentukan layak atau tidaknya sebuah TPM atau TTU mendapatkan rekomendasi Dinas Kesehatan.

Konteks Kebijakan

Penetapan kebijakan hygiene sanitasi makanan merupakan langkah yang tepat, dimana hal ini haru diamalkan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat dalam mengendalikan morbiditas masyarakat. Peran Dinas Kesehatan sebagai penentu kelayakan cukup jelas dengan mencantumkan lapiran persyaratan.

Penentuan TPM dan TTU yang terlibat sudah cukup jelas akan tetapi pada Pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan, sementara pedagan makanan keliling masih cukup dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Keterbatasan saranan dan prasarana para pedagang keliling akan mempengaruhi kebersihannya, sehingga ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengendalikan resiko penularan penyakit melalui hygiene sanitasi makanan yang kurang baik.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Pembentukan kebijakan yang muncul dari issue sehari-hari mampu meningkatan kesadaran dan keperdulian masyarakat dalam berpartisipasi menjalankannya. Hygiene sanitasi makanan di TPM dan TTU merupakan komponen yang sangat baik dalam mengendalikan resiko penyebaran penyakit di masyarakat, akan tetapi pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai siapa saja yang harus terlibat dalam aturan yang ada, dan apabila ada subjek yang tidak dilibatkan namun memiliki peluang yang besar untuk menyebarkan penyakit (misalnya dalam hal ini pedagang keliling), maka pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dalam masalah ini misalnya penyediaan sarana prasarana kebersihan yang memadai di tempat umum sehingga pedagang keliling dapat berhenti sejenak untuk membersihkan peralatan yang ia gunakan bagi pelanggannya.

kebersihan sebagian dari iman

SUMBER

puskesmaskusumabangsa.pekalongankota.go.id/hygiene-sanitasi-pangan/; arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/pendekatan-pendekatan-dalam-implementasi-kebijakan/; nutrition.web.id/89/gizi-kesehatan

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *