Analisis: Bahan Berbahaya pada Pangan di Kalsel

CategoriesKebijakan PanganTagged , , , , , , , , ,

ANALISIS KEBIJAKAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan Dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan

Penulis: Ni Made Hapy Kristiani

Baca juga: Kebijakan Ketahanan Pangan Sanggau

Konten Kebijakan

Semakin maraknya penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Di masa kini penggunaan bahan kimia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor seperti : industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Namun kegunaan bahan kimia yang memiliki banyak keuntungan dari segi esifisien tersebut menjadikan banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaannya. Salah satunya pada industri pangan.

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari efek penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap peredaran dan pembatasan penggunaannya dengan membuat sebuah kebijakan peraturan daerah. Yang dimaksud dengan pangan dalam perda tersebut mencakup pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan yang menjadi sumber konsumsi bagi manusia. Dalam kaitannya dengan bahan tambahan pangan, tercantum dalam perda larangan penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung  atau tidak langsung karena bersifat karsinogenik, toksik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritatif.

Administrasi

Adapun kriteria pangan yang tercantum pada perda tersebut mencakup :

·      Pangan segar yaitu pangan yang belum mengalami pengolahan sehingga dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pengolahan pangan

·      Pangan siap saji yaitu makanan atau minuman yang telah diolah dan siap untuk langsung disajikan

·      Pangan olahan yaitu makanan atau minuman yang diproses dengan metode tertentu dengan atau tanpa tambahan makanan (Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 18 Thn 2012)

Perintah/larangan

Terdapat perintah dan larangan yang harus dilakukan terkait kebijakan :

·      Setiap orang yang memproduksi pangan (pangan segar, siap saji dan olahan) wajib memenuhi standar dan persyaratan kemanan, mutu dan gizi pangan. (Perda No. 18 Thn 2012 Pasal 2)

·      Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan (Perda No. 18 Thn 2012 Pasal 3)

·      Setiap orang dilarang menggunakan Bahan Berbahaya pada proses produksi pangan (Perda No. 18 Thn 2012 Pasal 5)

·      Setiap orang dilarang untuk memperjual-belikan dan mengemas kembali bahan berbahaya dalam kemasan lebih kecil (Perda No. 18 Thn 2012 Pasal 6)

·      Setiap orang dilarang memiliki usaha izin perdagangan khusus Bahan Berbahaya (B2) terkecuali pemberian izin khusus yang diterbitkan oleh Gubernur c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (Perda No. 18 Thn 2012 Pasal 6 dan 7)

Terkait izin usaha khusus perdagangan bahan berbahaya yakni berupa distributor Bahan Berbahaya Terdaftar maupun Pengecer Bahan Berbahaya terdaftar.

Sanksi

Tertera sanksi administratif yang diberikan jika melanggar Perda No.18/tahun 2012, yaitu:

a.     Denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

b.     Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan atau peredaran

c.     Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen

d.     Ganti rugi

e.     Pencabutan izin (diberikan oleh instansi pejabat yang mengeluarkan izin dengan atau tanpa rekomendari Gubernur)

Proses Kebijakan

Penyusunan

Berdasarkan permasalahan kian maraknya penggunaan bahan tambahan makanan dan peredaran bahan berbahaya pada pangan yang semakin meluas, pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dari efek penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya. Makanan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia. Banyaknya kasus penemuan bahan berbahaya pangan membuat pemerintah menggalakkan masalah tersebut dengan upaya penegasan berupa kebijakan. Atas dasar tersebut pemerintah daerah Kalimantan Selatan menyusun kebijakan mengenai pengawasan bahan tambahan pangan dan peredarah bahan berbahayan dalam pangan. Kebijakan tersebut mengacu pada UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 18 tahun 3023 tentang Pangan, Peraturan pemerintah No 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan, Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Permenkes No 239/menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya, Permendagri No 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Permenkes No 5 Tahun 2012 tentang bahan Tambahan pangan dan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan sehingga dibuat peraturan daerah Kalimantan Selatan No 18 tahun 2012.

Kesimpulan     : Penyusunan kebijakan dilakukan secara Top-Down

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dan pengawas kebijakan berjalanan beringinan dan saling terkait satu sama lain. Pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan meliputi Gubernur dan jajaran yang diawasi. Gubernur memiliki kewajiban mengawasi peredaran Bahan Berbahaya di daerah. Dalam kewajibannya melakukan pengawasan terhadap Bahan Berbahaya, Gubernur membentuk Tim Pengawas Terpadu yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan menyelidiki secara langsung lokasi dan pihak yang diduga berkaitan dengan bahan berbahaya pangan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap contoh produk. Selain itu masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas apabila menemukan kasus atau laporan mengenai adanya dugaan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan maupun peredarah bahan berbahaya pangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya penyidikan dilakukan oleh Pejabat kepolisian Negara RI dan Penyidik pegawai negeri sipil untuk dilakukan penyelidikan.

 

Adapun alur proses pelaksanaan dan pengawasan dari kebijakan perda No. 18 Thn 2012 meliputi :

·      Gubernur melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya di daerah dengan membentuk Tim Pengawas Terpadu

·      Tim Pengawas terpadu yang dibentuk oleh Gubernur terdiri atas :

–       Dinas Perindustrian dan Perdagangan

–       Dinas Kesehatan

–       Dinas Pertanian

–       Dinas Kelautan dan Perikanan

–       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

–       Badan Lingkungan Hidup Daerah

–       Badan Ketahanan pangan Daerah

–       Balai POM

·        Tim Pengawas Terpadu memiliki wewenang :

–       Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan bahan berbahaya untuk memeriksa dan meneliti dengan mengambil contoh produk yang diduga merupakan bahan berbahaya.

–       Memeriksa, menghentikan dan mencegah setiap sarana transportasi yang diduga membawa produk bahan berbahaya kemudian mengambil dan memeriksa contoh produk

–       Membuka dan meneliti setiap kemasan Bahan Berbahaya

–       Memeriksa setiap dokumen, buku dan catatan lain yang diduga berkaitan dengan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan bahan berbahaya

–       Memerintahkan pihak terduga untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenisnya

Konteks Kebijakan

Kebijakan Pengawasan tambahan pangan dan peredaran bahan berbahaya pada pangan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Badan Pengawas Makanan dan Obat, bahan berbahaya yang paling sering digunakan pada pangan seperti : Boraks, Formalin, Rhodamin B, Kuning Metanil, dan masih banyak yang lainnya.  Efek samping yang ditimbulkan akibat tambahan pangan yang melebihi kententuan dapat mengakibatkan efek langsung maupun tidak langsung pada tubuh manusia. Efek tersebut seperti gangguan sususan saraf pusat, gangguan ginjal dan hati, gangguan pencernaan yang mengakibatkan mual, muntah, diare, kanker usus, kanker hati, koma, kejang dan lainnya. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya cukup serius dan berpengaruh pada penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Adanya kebijakan perda ini berimbas pada menurunnya sektor industri dan perdagangan yang akan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang bergerak di sektor perdagangan mengingat banyaknya penduduk di wilayah Kalimantan yang bergerak di sektor tersebut. Selain itu efek lainnya adalah meningkatnya kesehatan lingkungan akibat menurunnya penggunaan bahan kimia yang mencemari lingkungan sehingga ekosistem lingkungan pun semakin terjaga.

Kesimpulan Analisis Kebijakan

Kebijakan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran bahan Berbahaya pada Pangan merupakan upaya yang tepat dilakukan oleh pemerintah terkait masih sering ditemukannya kasus penemuan bahan berbahaya yang kian marak hingga kini. Kebijakan tersebut bersifat relevan dan perlu untuk tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun perlu untuk dilakukan evaluasi mengenai sanksi kebijakan terkait masih maraknya penemuan kasus semenjak ditetapkannya kebijakan tersebut pada tahun 2012. Berdasarkan berita terbaru oleh Kal-sel antarnews pada mei 2019, BPOM masih menemukan makanan yang mengandung Boraks dan Formalin pada makanan takjil dan hidangan puasa yang disajikan, pada Maret 2019 BPOM menemukan 2 ton bahan tambahan pangan berbahaya di sarana distribusi Pasar Amuntai Hulu Sungai Utara. Masih maraknya penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan maupun pengawasan terkait kebijakan.

bahan berbahaya dalam makanan

Referensi

peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39824/perda-prov-kalimantan-selatan-no-18-tahun-2012; pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-DILARANG-UNTUK-PANGAN.html%20.%202006; dinkes.kalselprov.go.id; kalsel.antaranews.com/nasional/berita/871609/bpom-sumsel-temukan-makanan-mengandung-formalin-dan-boraks?; banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/28/breakingnews-bpom-hsu-amankan-2094-kg-pengembang-mengandung-boraks-di-pasar-amuntai

About the author

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *