Analisis: Optimalisasi Pencegahan Stunting di Katingan

CategoriesGizi MasyarakatTagged , , , , , , , , ,

Analisis kebijakan dari Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Katingan

KONTEN KEBIJAKAN

Administrasi

Dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 26 tahun 2018, stunting adalah kondisi anak gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang menunjukkan ukuran tubuh pendek untuk usianya. Dampak dari stunting adalah ukuran tubuh pendek, mudah sakit, dan kemampuan memori berkurang. Kondisi ini menunjukkan menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Perbup, maksud optimalisasi pencegahan stunting adalah menurunkan prevalensi stunting (Perbup 36/2018 pasal 3).

Baca juga: Prinsip AKG Indonesia dan AS

Tujuan optimalisasi pencegahan stunting adalah untuk mendorong upaya pencegahan stunting pada ibu hamil, ibu melahirkan/bayi lahir dan bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, peraturan lain dioptimalkan guna mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting dan menghasilkan generasi sehat dan cerdas (Perbup 36/2018 pasal 4).

Perintah/Larangan

Dalam menurunkan tingginya prevalensi stunting, pemerintah daerah Katingan berkomitmen dan konsisten dalam melakukan upaya menurunkan prevalensi stunting (Perbup 36/2018 pasal 5 ayat 1). Selain itu terdapat perintah yang dituangkan dalam bagian dukungan dalam perbup :

1)    Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan stunting

2)     Setiap stakeholder berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting

3)     Harus ada koordinasi antar stakeholder

4)     Setiap Camat, Lurah dan Kepala Desa diwajibkan mendukung dan menggerakkan unit kerja lain di wilayahnya

5)    Perangkat daerah wajib mendukung  (Perbup 36/2018 pasal 8).

Adapun sasaran yang dituju kepada ibu hamil, pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan, dan bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun.

Ibu hamil :

1)    Setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup

2)    Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan

3)    Kesehatan ibu harus tetap dijaga

4)    Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil oleh bidan atau tenaga terlatih

5)    Akses kesehatan harus mudah bagi ibu hamil

6)    Setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapat perlakuan baik oleh lingkungan sekitar

7)    Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian bagi ibu hamil dan ibu menyusui (Perbup 36/2018 pasal 9)

Pada saat bayi lahir sampai usia 6 bulan :

1)    Persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan segera dilakukan Inisiasi Menyusui Dini

2)    Harus diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan

3)    Setiap pihak harus memberikan dukungan dan kesempatan untuk ibu memberikan ASI kepada bayinya

Bayi usia 6 bulan sampai 2 tahun :

1)    Harus diberikan Makanan Pendamping ASI saat bayi mulai 6 bulan

2)    ASI harus diberikan sampai usia 2 tahun

3)    Kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap wajib diberikan pada bayi dan anak

4)    Asupan gizi yang cukup harus diberikan pada bayi 6 bulan sampai 2 tahun

Pemantauan pertumbuhan Balita dapat dilakukan di Posyandu agar dapat mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan secara dini pada balita  (Perbup 36/2018 pasal 13 ayat 2). Selain itu upaya pencegahan stunting harus diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang harus digalangkan oleh setiap warga diantaranya akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik, tidak merokok disekitar ibu hamil dan balita, tidak buang air besar sembarangan, tidak buang sampah sembarangan (Perbup 36/2018 pasal 14).

Sanksi

Tidak adanya sanksi yang diberikan.

 

PROSES KEBIJAKAN

Penyusunan

Berdasarkan Riskesdas 2013 angka stunting di Kalimantan Tengah sebesar 40% dan jumlah stunting di katingan adalah 26,7%. Stunting menjadi problem pemerintah daerah Katingan, sehingga dikeluarkan kebijakan agar dapat menggalang partisipasi dan komitmen lintas sektoral serta seluruh lapisan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting di Katingan.

Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan mengadakan pertemuan pemangku kepentingan bersama para camat dan pejabat lain dalam program kesehatan gizi berbasis masyarakat yang membahas mengenai stunting termasuk dalam upaya pencegahan stunting (Borneo news, 2017) dan rencana dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, adanya dukungan dari Ketua Komisi I DPRD Katingan mendukung pembuatan kebijakan Katingan mengenai upaya pencegahan stunting (Berita Sampit, 2018).  Kesimpulan Kebijakan ini bersifat top-down.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan tenaga kesehatan setempat untuk menggalangkan program penanganan dan pencegahan stunting dengan cara giat melakukan sosialisasi mengenai stunting kepada seluruh masyarakat dan mendorong ibu hamil untuk memperhatikan asupan gizi selama masa kehamilan dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan serta memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan bayi.

Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Dinas Kesehatan akan melakukan pengamatan, mendokumentasi,menganalisa laporan, lalu merencanakan dan mengevaluasi program pencegahan stunting telah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati.

Pemerintah Kabupaten Katingan  mengajak Lembaga-lembaga seperti MCA Indonesia, IMA World Health untuk bersama-sama menurunkan stunting di Katingan.

Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting. Orang tua diajak untuk lebih peka dalam memperhatikan gizi bagi keluarganya. Kemudian beragam kegiatan untuk pencegahan stunting di masyarakat seperti sosialisasi pentingnya gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, kelas ibu di posyandu, dan upaya perbaikan kualitas sanitasi melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kesimpulan kebijakan ini bersifat top-down.

Pengawasan

Pengawasan dalam mengoptimalisasikan pencegahan dan penanganan stunting akan dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan termasuk seluruh tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Katingan dan dikawal ketat oleh Bupati.

Tenaga Kesehatan baik tenaga klinis seperti dokter, perawat, bidan ataupun tenaga non klinis seperti promkes, ahli gizi, kesling di fasilitas kesehatan pertama akan melakukan pendataaan , perencanaan, mengolah data dan mengevaluasi mengenai program stunting. Selanjutnya laporan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan untuk ditelaah dan diselidiki kembali kemudian data kejadian stunting Kabupaten Katingan dilaporkan kepada bupati untuk dinilai apakah program penanganan dan pencegahan stunting telah berjalan dengan baik atau perlu direvisi lagi. Kesimpulan kebijakan ini bersifat top-down.

Baca juga: Resep Nasi Goreng Enak dan Sehat

KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK

Stunting menjadi masalah bagi kabupaten Katingan karena angka kejadiannya yang masih tinggi. Dampak dari stunting adalah pertumbuhan perkembangan fisik dan otak menjadi terhambat. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Dikutip dari Borneo News (2017), Kepala Bappelitbang mengemukakan faktor yang mempengaruhi tingginya stunting di Katingan dan Kalimantan Tengah adalah kurangi gizi, kurang higienis, pola perawatan anak yang kurang baik, kurangnya gizi ibu ketika hamil dan menyusui, kurangnya pemberian makanan yang belum memenuhi standar, kurangnya pemberian asi eksklusif, buang air besar sembarangan dan kurangnya ketersediaan pangan di rumah.

Pemerintah Kabupaten bersama dengan bupati mengeluarkan peraturan bupati Katingan mengenai optimalisasi pencegahan stunting di Kabupaten Katingan. Dikeluarkannya kebijakan sebagai upaya dalam mengoptimalisasikan program agar dapat menurunkan angka kejadian stunting di Katingan. Dalam kebijakan ini, seluruh pejabat daerah setempat, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat diwajibkan untuk ikut dalam memberantas stunting. Sasaran yang dituju ibu hamil, bayi lahir sampai 6 bulan, bayi 6 bulan sampai 2 tahun dengan strategi mendorong kemandirian keluarga dalam memenuhi ketersediaan gizi keluarga dengan membuat pekarangan kebun ataupun kolam. Selain itu, peran dari posyandu dioptimalkan dalam kebijakan publik dan mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

penanganan stunting terbaik

Pemerintah setempat sangat serius dalam menangani masalah stunting di kabupaten Katingan. Selain kebijakan dalam Peraturan Bupati no 36 tahun 2018, adapula Peraturan Bupati no 16 tahun 2018 tentang penurunan stunting. Kebijakan ini lebih berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Alhasil, kedua kebijakan ini bekerja secara sinergi dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Katingan.

Ringkasan Konteks Kebijakan Publik

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 angka kejadian stunting di Katingan adalah 26,7%. Kondisi ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Pemerintah gencar membuat program pencegahan dan penanganan stunting dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Kebijakan ini bersifat top down.

Adapun kebijakan yang telah dibuat yaitu Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2018, kebijakan ini sangat relevan dan harus tetap dilaksanakan dalam praktik pemberantasan stunting di Katingan. Namun perlu terus dikawal dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini.

(Amanda Bela Dade; ys)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *